Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki kerusakan jalan nasional ternyata cukup besar. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) total anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan tahun 2017 mencapai Rp 18,7 triliun.
Anggaran itu pun, mereka nilai belum memadai untuk menangani perbaikan dan pemeliharaan jalan nasional yang panjangnya mencapai 47.000 kilometer. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, agar biaya tersebut bisa dikurangi, pemerintah saat ini tengah mencari cara untuk menekan kerusakan jalan. Salah satu yang ditempuh, mengoperasikan kembali jembatan timbang untuk mengawasi beban muatan kendaraan yang berlebih.
Kamis (20/4) kemarin, Kementerian PUPR telah membuat nota kesepahaman dengan Polri dan Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan jembatan timbang. Rencananya, setelah penandatanganan nota kesepahaman tersebut, pemerintah akan mulai mengoperasikan sembilan jembatan timbang di Jawa, Sumatera, Sulawesi sebagai proyek percontohan.
Arie mengatakan, setelah jembatan timbang dioperasikan, truk angkutan yang memuat beban berlebih akan dipaksa menurunkan barangnya di tempat gudang yang disediakan pemerintah dan membayar sewa penitipan atas barang yang diturunkan dan dititipkan tersebut. "Jadi tidak ada denda lagi," katanya keterangan tertulis, Kamis (20/4) malam.
Arie berharap, dengan pengoperasian jembatan timbang tersebut, kerusakan jalan yang terjadi akibat muatan berlebih bisa ditekan. Dengan upaya itu dia berharap, anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan bisa ditekan sampai 60%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
