CORE Sebut Lonjakan PPN Tak Sepenuhnya Cerminkan Kuatnya Konsumsi

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tumbuh signifikan hingga Oktober 2026. 

Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan penguatan konsumsi masyarakat lantaran turut dipengaruhi oleh penurunan pencairan restitusi pajak serta kenaikan harga barang impor.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penerimaan PPN yang dicatat secara neto setelah dikurangi restitusi membuat penurunan pencairan pengembalian pajak secara mekanis meningkatkan penerimaan yang dibukukan pemerintah.

Baca Juga: Pendapatan Transmigran Naik 4 Kali Lipat, Ini Strategi Kementerian Transmigrasi

Menurutnya, hingga September 2026, realisasi restitusi pajak mencapai Rp 198,71 triliun. Angka tersebut turun 38,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya setelah pencairan restitusi diperketat sejak Mei 2026.

"Pertumbuhan PPN yang cukup tinggi ini tidak sepenuhnya mencerminkan penguatan konsumsi masyarakat," ujar Yusuf kepada KONTAN, Jumat (13/11).

Selain faktor restitusi, kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah juga turut mendorong peningkatan nilai PPN impor secara nominal. 

Dengan demikian, lonjakan penerimaan PPN tidak semata-mata disebabkan oleh peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 793,55 triliun hingga 31 Oktober 2026. Penerimaan tersebut tumbuh 39,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.796,8 triliun atau setara dengan 76,2% dari target APBN 2026. Capaian tersebut tumbuh 23,2% secara tahunan.

Meski demikian, Yusuf menilai pemerintah masih menghadapi tantangan berat untuk mencapai target penerimaan pajak hingga akhir tahun.

Pasalnya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp514 triliun yang harus dikumpulkan dalam dua bulan terakhir.

Artinya, pemerintah perlu mengumpulkan penerimaan rata-rata Rp 257 triliun per bulan. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata penerimaan bulanan sepanjang Januari-Oktober 2026 yang berada di kisaran Rp 180 triliun.

Baca Juga: Kemenkeu Masih Bimbang Putuskan Kenaikan PTKP di 2027, Ini Alasannya!

Menurut Yusuf, meskipun Desember biasanya menjadi periode dengan setoran pajak yang tinggi, upaya mengejar kekurangan penerimaan tersebut tetap tidak mudah. 

Terlebih, pemerintah berpotensi kembali mempercepat pencairan restitusi dan memberikan insentif PPN untuk mendukung aktivitas ekonomi selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"PPN tetap menjadi kontributor utama penerimaan, tetapi belum cukup untuk menutup seluruh kekurangan. Risiko shortfall penerimaan pajak pada 2026 masih cukup besar," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News