kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Buruh BUMN ancam mogok kerja massal


Jumat, 14 Juni 2013 / 09:55 WIB
Buruh BUMN ancam mogok kerja massal
ILUSTRASI. Jenis-jenis Potongan Daging Sapi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. KONTAN/Baihaki/


Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Sejumlah organisasi buruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Gerakan Bersama (Geber) Pekerja BUMN mengancam akan melakukan mogok kerja massal di seluruh perusahaan BUMN.

Pemogokan kerja itu dilakukan sebagai bentuk sikap buruh atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ais, Koordinator Geber BUMN mengatakan, sebanyak 40 serikat pekerja yang tergabung dalam Geber BUMN menyatakan sikap bersama dengan tegas menolak kenaikan harga BBM yang dinilai akan semakin memiskinkan kaum buruh.

Geber BUMN merupakan organisasi pekerja BUMN yang terdiri dari 1 konfederasi dan 6 federasi serikat pekerja, yaitu KASBI, OPSI, BUMN BERSATU, BUMN STRATEGIS, SPSI LEM (FKK PT DI), PPMI dan FSPMI. 

Judy Winarno, Koordinator Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), menegaskan, saat ini kesejahteraan buruh di Indonesia masih sangat. Kondisi itu bisa dilihat dari upah buruh yang masih minimum , bahkan masih ada yang menerima penghasilan bulanan di bawah upah minimum

"Jadi, jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, maka buruh akan “jatuh” ke dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam," ujar Judy, Jumat, (14/6).
 
Maruli Tua Rajagukguk, Kuasa Hukum Geber BUMN dari LBH Jakarta, menambahkan, untuk mengatasi persoalan BBM, pemerintah seharusnya kreatif dan memiliki kemauan politik yang kuat untuk mengambil solusi yang tidak merugikan rakyat, terutama kaum buruh.

Itu misalnya, kata Maruli, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan pemanfaatan BBM ke energi alternatif seperti gas dan batubara. Langkah itu harus diiringi pula dengan kesiapan pembangunan infrastrukturnya atau penerapan program efisiensi biaya produksi. "Bukan menaikkan harga BBM bersubsidi," ujar Maruli.
 
Menurut Maruli, bila Pemerintah tetap menaikkan harga BBM pada Juni ini, maka kebijakan pemerintah tersebut akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, ongkos transportasi, dan sangat potensial menambah jumlah rakyat miskin serta angka pengangguran di Indonesia. Beban Hidup akan semakin berat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah akibat kenaikan harga BBM tersebut.
 
Nining Elitos dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), menimpali, pemerintah harus segera membatalkan rencana menaikkan harga BBM. Bila pemerintah tetap keukeuh pada keputusannya tersebut, lanjut Nining, Geber BUMN beserta seluruh elemen buruh akan mewujudkan ancamannya dengan melakukan pemogokan kerja di seluruh perusahaan pelat merah di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×