Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa kejaksaan Indonesia haruslah bersih. Menurutnya, hal ini penting mengingat kejaksaan menjadi institusi terdepan dalam penegakan hukum hingga mengawal kesuksesan pembangunan nasional.
Dia mengatakan, kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah serta wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan di mata internasional.
"Tanpa kejaksaan yang bersih dan dipercaya, satu fondasi penting pembangunan nasional juga akan rapuh. Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan," kata Jokowi saat membuka rapat kerja kejaksaan Republik Indonesia, Senin (14/12).
Jokowi juga mengatakan kejaksaan harus bersih, mengingat kejaksaan harus menjadi contoh penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Karenanya, perlu ada penguatan pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa kapasitas sumber daya kejaksaan relevan dengan revolusi industri 4.0 menjadi salah satu hal yang prioritas. Menurutnya, ini penting sebagai kesiapan menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang.
Baca Juga: Sri Mulyani sebut uang penanganan virus corona rawan ancaman korupsi
Dia juga mengatakan harus ada upaya untuk menghilangkan cara-cara manual yang lamban dan rentan korupsi dan menggantinya dengan sitem kerjayang efisien dan transparan.
"Saya mengapresiasi, saya menghargai pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh kejaksaan agung. Ini bagus. Apalagi, telah disinergikan dengan Kemenkopolhukam, dengan kepolisian, dengan Lapas, serta pengadilan. Tetapi yang penting bahwa data-data dan teknologinya harus terus diupate, harus terus diperbarui," jelas Jokowi.
Selain itu, pengawasan internal kejaksaan harus efektif, sehingga sumber daya manusia di kejaksaan bertindak profesional. Dia mengatakan, penanganan perkara harus diarahkan untuk mengoreksi kesalahan pelaku, memperbaiki pelaku serta memulihkan korban kejahatan.
Lebih lanjut, Jokowi juga mengingatkan agar kejaksaan harus membela kepentingan negara dan menyelamatkan aset negara, tetapi dia pun meminta agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan dan inovasi.
"Pengawasan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional. Apalagi yang menyangkut penggunaan APBN, yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat. Dan membawa negara kita, Indonesia, keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini," tambah Jokowi.
Tak hanya itu, Joowi juga meminta agar adanya komitmen penuntasan masalah HAM di masa lalu, kejaksaan juga diminta melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan ke depan serta mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negara hingga kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara.
Selanjutnya: Kawal proyek strategis nasional, Pertamina gaet Kejagung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
