Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh memastikan pengawalan akuntabilitas oleh BPKP telah melingkupi seluruh isu strategis, isu prioritas, emerging issues, dan area yang menjadi concern Pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo.
Ateh menyebut, pada 2022, pengawasan BPKP difokuskan pada 7 sektor strategis pembangunan yang mencakup 99 topik prioritas dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional.
Selain itu, sesuai arahan Jokowi, BPKP juga tengah mengawal implementasi aksi afirmasi produk dalam negeri dalam belanja pemerintah.
"Pengawasan BPKP juga diarahkan untuk mendorong perbaikan pada sisi supply, yaitu bagaimana industri dalam negeri dapat bertumbuh dan memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan domestik," pungkasnya dalam pertemuannya bersama Kementerian Keuangan Jum’at (10/6).
Baca Juga: BPKP Sebut Audit Perusahaan Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Industri Sawit
Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut BPKP sebagai instrumen penting pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara.
"BPKP memiliki tanggung jawab besar sejak awal berdiri dan selalu diandalkan pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara," katanya.
Sri Mulyani mengatakan, sejak awal pandemi sampai dengan saat ini Kementerian Keuangan dengan BPKP selalu bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga keuangan negara, khususnya program-program yang digulirkan pemerintah dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN).
Baca Juga: Kepala BPKP Sebut Pengawasan Minyak Goreng akan Diperketat.
"Pengalaman menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan selama pandemi harus dijadikan pengalaman dan menjadi pedoman generasi penerus," ucapnya.
Oleh karena itu kata dia, kerjasama yang telah terjalin selama ini harus terus dijaga dan berkembang mengikuti dinamika perekonomian global. Selain itu, kolaborasi dan sinergi pengawasan tidak hanya terjalin di pusat melainkan juga harus terjalin di daerah. Pasalnya, 1/3 APBN diporsikan untuk daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
