Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde mengatakan, negara-negara ASEAN perlu mewaspadai ketidakpastian ekonomi.
Meski demikian, negara-negara ASEAN telah membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat. Melihat bagaimana negara-negara tersebut mengatasi krisis keuangan global dan "taper tantrum” pada tahun 2013.
“Itu berita baiknya. Memang sebagian besar negara di kawasan ini telah memperbaiki kerangka kebijakan mereka,” kata Lagarde di acara High-Level International Conference di Jakarta, Selasa (27/2).
Lagarde mengatakan, perbaikan itu termasuk pengadopsian target inflasi di Indonesia, Filipina, dan Thailand; serta peraturan fiskal di Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.
Secara lebih luas, perbaikan juga melibatkan penguatan kebijakan keuangan dan memungkinkan fleksibilitas nilai tukar di seluruh wilayah.
Namun, menurut Lagarde, volatilitas pasar keuangan baru-baru ini menjadi pengingat bahwa transisi ekonomi sedang berlangsung. Pembuat kebijakan di seluruh dunia, termasuk di ASEAN, sedang mempersiapkan normalisasi moneter kebijakan bertahap di negara-negara maju.
“Kami sudah tahu untuk beberapa waktu bahwa ini akan datang, tetapi tetap tidak pasti bagaimana sebenarnya hal itu akan mempengaruhi usaha, pekerjaan, dan pendapatan,” ujarnya.
“Jelas, pembuat kebijakan perlu tetap waspada tentang kemungkinan dampak pada stabilitas keuangan, termasuk prospek arus modal yang mudah berubah. Ada juga ruang untuk reformasi berani agar ekonomi lebih resilient,” lanjutnya.
Sebab, menurut Lagarde, waktu untuk memperbaiki atap adalah saat matahari bersinar. Artinya, pemerintah bisa menggunakan momentum ini untuk memperkuat kerangka kebijakan.
Ini termasuk upaya lebih lanjut untuk mereformasi pasar keuangan, meningkatkan undang-undang ketenagakerjaan, dan hambatan yang lebih rendah untuk masuk ke industri yang selama ini overly protected.
“Memperbaiki atap juga berarti menggunakan reformasi fiskal untuk menghasilkan pendapatan publik yang lebih tinggi, dan jika diperlukan, memperbaiki pengeluaran. Dengan meningkatkan itu, negara dapat meningkatkan investasi infrastruktur dan belanja pembangunan, terutama pada kelompok sosial yang paling rentan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
