Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can
NUSA DUA. Wakil Presiden Boediono menegaskan berbagai peran dan kerjasama internasional yang dibangun selama ini ini belum memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan Indonesia. Ini lantaran akibat keterbatasan kemampuan sumber daya Indonesia khususnya bidang hukum.
"Sebagai besar dari penyebab itu, menurut pandangan saya, terletak pada kesiapan," kata Boediono saat membuka Konferensi Internasional Perlindungan Pelapor, Saksi Pelapor dan Korban Tindak Pidana Lintas Nasional Terorganisasi di Hotel Nusa Dua Beach, Bali, Senin (11/6).
Boediono menjelaskan kunci untuk mengambil manfaat maksimal dari kerjasama internasional itu adalah dengan membangun kapasitas di masing-masing instansi. Kapasitas yang dimaksud mencakup, Pertama; adanya unit organisasi di dalam instansi yang memiliki mekanisme dan tata kerja yang "nyambung" dengan praktik-praktik internasional.
Kedua, yang lebih penting lagi adalah adanya sejumlah personalia yang mumpuni, menguasai masalah secara teknis dan sekaligus mengetahui liku-liku hubungan internasional. Menurutnya, kerjasama antar negara niscaya akan bisa membendung peningkatakan kejahatan lintas negara yang terorganisir dan luar biasa jahatnya.
Saat membuka acara itu, Boediono didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Wakil Jaksa Agung Darmono, Kepala Lembaga Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhamad Yusuf, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyad Mbai dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
