Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang baru terpilih Chairul Tanjung harus menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintah yang masih tertunda. Salah satunya renegoisasi kontrak karya.
"Perusahaan besar perlu kepastian," ujar Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (19/5).
Sekadar informasi, pemerintah saat ini di bawah komando Kemenko sedang melakukan renegosiasi kontrak tarif royalti untuk semua kontrak karya (KK) dan perjanjian pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).
Proses renegosasi mencakup aspek luas wilayah pertambangan, penggunaan tenaga kerja dalam negeri, divestasi serta kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri.
Renegosiasi kontrak karya tersebut juga terkait dengan pembangunan smelter. Kalau renegosiasi tidak segera diselesaikan maka produksi smelter yang ditargetkan pemerintah bisa berjalan pada tahun 2017 bisa molor.
