Reporter: Hasyim Ashari | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) menggandeng kepolisan untuk menjaga iklim investasi Tanah Air.
Kepala BKPM, Thomas Lembong mengungkapkan, ketika negara berkutat mencapai target penerimaan, suntikan dana investasi berpeluang menopang ekonomi nasional. Maka dari itu, pihaknya akan menggenjot investasi di Indonesia yaitu dengan menciptakan kondisi investasi yang kondusif dengan jaminan keamanan.
"Dengan kerjasama ini diharapkan, dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala gangguan keamanan yang dihadapi investor maupun calon investor serta bekerja sama dalam menyelesaian permasalahannya," ujar Thomas di Kantor BKPM, Senin (19/9).
Menurutnya, seluruh negara saat ini sedang berlomba-lomba menarik investor, isu keamanan dan kepastian hukum menjadi sangat penting dalam menarik investor. Para investor tentunya sangat mengharapkan jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia benar-benar terwujud.
Berdasarkan data debottlenecking (data permasalahan yang difasilitasi) terdapat 95 proyek dengan nilai Rp 487 triliun yang mengalami kendala dalam merealisasikan investasinya. Saat ini BKPM memfasilitas 34 proyek dengan nilai Rp 145 triliun.
"Untuk proyek infrastruktur masih butuh penanganan tersendiri, ada juga proyek yang sudah terealisasi namun dicabut izinnya," ungkapnya.
Dengan kerjasama ini, Thomas berharap, target realisasi investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) bisa tercapai. Dimana pada 2016 ditargetkan mencapai sebesar Rp 594,8 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp 631,5 triliun.
Sementara, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol M. Tito Karnavian mengatakan kondisi perekonomian negara saat ini sedang membutuhkan pihak swasta untuk menginvestasikan uangnya guna moendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun dalam kondisi ekonomi global yang belum membaik maka akan ada persaingan antarnegara untuk menarik investor.
Menurutnya, untuk mendorong investor masuk maka ada empat syarat yang harus dipenuhi yaitu melakukan promosi secara gencar, kedua membuat perizinan secara mudah, ketiga memberikan fasilitas infrastruktur yang baik, baik berupa akses jalan, listrik dan air. Terakhir yaitu jaminan kepastian hukum dan keamanan. "Untuk poin terakhir itu tugas dari Polri," ungkapnya.
Tito menjamin akan berusaha keras faktor keamanan tidak akan lagi menjadi penghambat iklim investasi. Dia akan menjaga keamana baik itu berupa demonstrasi buruh, pemogokan kerja dan premanisme. "Baik preman beneran maupum preman yang berseragam," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
