Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kinerja birokrasi DKI Jakarta belum secepat yang diharapkan. Sejumlah persoalan baru malah muncul, seperti integrasi transportasi, pungutan liar dalam uji kendaraan bermotor, dan belum efektifnya pelayanan terpadu satu pintu.
Selain itu, banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga tidak cekatan dalam perencanaan penggunaan anggaran daerah. Itu tecermin dari masih banyaknya dokumen lelang yang harus dikembalikan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa kepada dinas karena tidak lengkap.
Kepala ULP DKI Jakarta I Dewa Gede Sony mengatakan, sampai pertengahan pekan ini, sudah 5.523 dokumen lelang yang masuk.
”Jumlah yang telah diumumkan lewat Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) di laman www.lpse.jakarta. go.id sudah 2.037 paket dengan pagu Rp 9,093 triliun,” ujarnya.
ULP mengembalikan 875 paket lelang kepada SKPD karena tidak lengkap administrasinya. Sony mengatakan, DKI telah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pelatihan pembuatan dokumen lelang ini supaya kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen benar-benar paham saat membuat dokumen lelang.
Secara terpisah, Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor mengatakan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan efektif melayani warga mulai 24 Desember 2014.
”Pada 24 Desember nanti, PTSP di semua kelurahan, kecamatan, dan kota ditargetkan beroperasi maksimal. Kenapa menunggu sampai Desember? Karena saat ini petugas kami tengah berbenah, berlatih, dan sistem pelayanan terus ditingkatkan,” kata Noor.
Selain PTSP, di Jakarta Selatan mulai dirintis pelayanan publik pada malam hari, antara lain untuk pembuatan KTP atau kebutuhan administrasi kependudukan lainnya.
Hal ini dilakukan karena kesibukan di kota besar membuat sebagian warga keluar rumah sejak pagi hingga malam, dan tidak sempat mengurus administrasi ke kelurahan atau kecamatan setempat di jam kantor.
Syamsudin menolak jika dikatakan pelayanan publik di Jakarta buruk. Menurut dia, saat ini semua dalam proses pembenahan dan telah menuju arah yang lebih baik.
”Tahun ini sejak Januari sampai Agustus saja sudah ada lebih dari 23.000 laporan masyarakat yang kami tindaklanjuti. Pada kurun waktu yang sama tahun sebelumnya, jumlah laporan masyarakat yang dapat kami respons kurang dari separuhnya saja,” ujarnya.
Harus terjaga
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengingatkan aparat agar tetap menjaga kualitas layanan publik. Tidak ada alasan bagi aparat pemerintah tetap memprioritaskan layanan publik yang dibutuhkan. Dia tetap memantau pelaksanaan layanan publik yang berjalan pada masa transisi.
”Persoalan sampah, misalnya, memang kami masih kekurangan truk pengangkut. Sementara warga tidak ingin sampah menumpuk terlalu lama di sekitar permukimannya. Kami segera menambah truk pengangkut dan tenaga yang dibutuhkan,” kata Basuki.
Senada dengan Basuki, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah membantah adanya penurunan kualitas kinerja birokrat. Saat ini Pemprov DKI sedang membenahi sistem kerja aparat. Dalam hal perizinan misalnya, untuk sementara PTSP digelar di setiap wilayah kota dan kabupaten.
Layanan PTSP belum sepenuhnya menjangkau tingkat kelurahan dan kecamatan karena petugasnya masih menjalani pendidikan. ”Sebelum bekerja efektif di tingkat kelurahan dan kecamatan, kami melatih mereka melayani warga. Ini sangat penting agar mereka siap,” kata Saefullah.
Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga menyiapkan sarana yang masih kurang serta aturan teknis yang dibutuhkan. Menurut Saefullah, banyak peraturan gubernur yang perlu disiapkan mendukung kinerja PTSP.
”Januari 2015, kami akan meluncurkan semua layanan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Saya yakin layanan publik akan membaik tahun depan,” kata Saefullah. (FRO/NEL/NDY/KOMPAS CETAK)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
