kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Berkunjung ke Vietnam, Presiden Jokowi targetkan nilai perdagangan US$ 10 miliar


Rabu, 12 September 2018 / 08:17 WIB
Berkunjung ke Vietnam, Presiden Jokowi targetkan nilai perdagangan US$ 10 miliar
ILUSTRASI. Jokowi di KTT APEC 2017 Vietnam bersama Tran Dai Quang


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usai berkunjung ke Korea Selatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Hanoi, Vietnam. Dalam kunjungannya itu, Presiden Jokowi telah sepakat dengan pemerintahan Vietnam untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan.

Bahkan, dia menargetkan di 2020 mendatang nilai perdagangan Indonesia-Vietnam bisa mencapai US$ 10 miliar. Hal itu seiring dengan tren perdagangan kedua negara yang terus meningkat beberapa waktu terakhir.

"Dalam tiga tahun belakangan ini, tren perdagangan kita cukup baik dan mencapai nilai US$ 6,8 miliar. Kita ingin nantinya pada tahun 2020 perdagangan kita bisa mencapai US$ 10 miliar," ujar Presiden seperti dikutip dari Biro Pers Kepresidenan, Rabu (12/9).

Kesepakatan itu diutarakan usai bertemu dengan Presiden Vietnam Trần Đại Quang di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi, pada Selasa (11/9).

Adapun salah satu upaya yang hendak dilakukan kedua negara ialah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang saat ini masih terjadi. Termasuk ekspor produk otomotif Indonesia.

"Saya tadi telah meminta perhatian Presiden Trần Đại Quang agar hambatan-hambatan perdagangan dapat dihilangkan, termasuk produk-produk otomotif Indonesia," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan keinginan para investor Indonesia untuk mengembangkan investasinya di Vietnam. Untuk diketahui, investor Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama yang ada di Vietnam.

"Oleh sebab itu, tadi saya menitipkan kepada Presiden Trần Đại Quang untuk dapat melindungi investor Indonesia dan memberikan perlakuan yang adil dan baik," imbuhnya.

Lebih jauh, Indonesia dan Vietnam juga akan meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang lainnya. Keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam hal pemberantasan pencurian ikan ilegal di perairan masing-masing.

"Oleh karena itu, pemerintah menandatangani joint communique IUU (illegal, unreported, and unregulated) Fishing pada kunjungan ini. Ini sangat penting artinya," kata Presiden.

Kemudian, baik Presiden Joko Widodo dan Presiden Trần Đại Quang juga sepakat untuk mengintensifkan penyelesaian pembahasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara.

Selain itu, di bidang perdamaian, Presiden Joko Widodo juga menyinggung masalah Laut Tiongkok Selatan (LTS). Berkaitan dengan itu, Indonesia menyambut baik kemajuan dari proses negosiasi code of conduct di LTS.

"Saya menyambut kemajuan yang telah dicapai dalam perundingan code of conduct. Hal ini tentu akan berkontribusi besar dalam memastikan Laut Tiongkok Selatan menjadi kawasan yang aman, adil, dan damai," kata Presiden.

Untuk diketahui, sebelum pernyataan pers bersama kedua pemimpin negara, dilakukan pertemuan bilateral yang dihadiri sejumlah menteri dari masing-masing negara. Dalam kesempatan itu, kedua negara telah menandatangani 2 nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Trần Đại Quang.

Kedua nota kesepahaman dimaksud ialah Rencana Aksi Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam serta Komunike Bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×