kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Berikut kriteria wilayah yang layak jadi ibu kota negara versi pemerintah


Senin, 29 April 2019 / 17:29 WIB
Berikut kriteria wilayah yang layak jadi ibu kota negara versi pemerintah


Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah memutuskan memindahkan ibu kota di luar Pulau Jawa, pemerintah masih belum menetapkan lokasi persis ibu kota baru tersebut. Sebab pemerintah masih mencari daerah yang memenuhi kriteria lokasi ibu kota.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, sejumlah kriteria yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.

"Kami usulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia," ujar Bambang saat rapat di Kantor Presiden, Senin (29/4).

MenurutĀ  Bambang, pemilihan ibu kota tersebut untuk menciptakan pembangunan Indonesia sentris. Hal itu akan merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan khususnya wilayah timur.

Selain itu, lokasi baru juga menjamin ketersediaan luas lahan. Dalam hal ini, lahan tersebut baik milik pemerintah maupun milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah tersedia dan bisa dibangun. "Tidak lagi memerlukan biaya pembebasan lahan," terang Bambang.

Berikutnya, lokasi ibu kota baru nantinya juga harus terbebas dari potensi bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Selain itu ketersediaan air dan bebas dari pencemaran juga diperlukan.

Guna meminimalisir biaya investasi, Bambang menyarankan lokasi ibu kota baru telah memiliki akses mobilitas dan logistik. Ibu kota baru merupakan kota kelas menengah yang sudah memiliki infrastruktur.

"Kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut bisa gunakan bandara yang sudah ada, demikian pelabuhan dan sebagian jalan koneksi," jelas Bambang.

Infrastruktur dasar juga diharapkan sudah tersedia seperti air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai. Selain itu lokasi tersebut tidak jauh dari pantai mengingat Indonesia sebagai maritim.

Dari aspek sosial, lokasi ibu kota juga harus memiliki budaya terbuka sehingga minim konflik sosial. Pada sektor keamanan, ibu kota baru tidak berdekatan dengan batas negara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×