Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil mengusulkan pembentukan tim koordinasi pusat dan daerah.
Hal itu untuk mempermudah koordinasi dalam pembenahan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Koordinasi menjadi penting karena pembenahan menyangkut berbagai sektor.
"Kita perlu lakukan penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," ujar Sofyan dalam siaran pers, Minggu (6/9).
Baca Juga: Kementerian ATR targetkan pengadaan tanah tol Cisumdawu selesai Oktober 2020
Selain penyelarasan perencanaan, Sofyan juga menyebutkan pembenahan harus dilakukan dengan pengendalian dan penertiban tata ruang. Termasuk perbaikan tata kelola, kebijakan, insentif dan disinsentif.
Terdapat enam isu strategis dalam pembenahan kawasan Jabodetabek-Punjur. Antara lain kemacetan, kawasan kumuh dan bangunan ilegal, banjir, ketersediaan air bersih, sampah dan sanitasi serta kebutuhan lahan penataan pantai utara.
Sebelumnya telah ada Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek-Punjur. Namun, BKSP Jabodetabek-Punjur hanya merupakan koordinasi pemerintah daerah tak melibatkan pemerintah pusat.
Oleh karena itu nantinya BKSP Jabodetabek-Punjur akan diperluas dengan mengikutsertakan pemerintah pusat. Nantinya tim koordinasi baru memiliki beberapa tugas dan wewenang yang lebih kuat dari BKSP seperti melakukan evaluasi program dan rekomendasi earmark anggaran.
"Tentunya tim koordinasi antara pusat dan daerah dibantu oleh Tim Pelaksana, Pokja Sektoral, dan Project Management Office (PMO)," terang Sofyan.
Usulan tersebut didukung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Pembentukan tim tersebut dinilai akan memaksimalkan kerja dalam pembenahan kawasan Jabodetabek-Punjur.
Begitu pula dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang bertanggung jawab atas lalu lintas di kawasan tersebut. Budi bilang adanya tim koordinasi akan mampu mengatasi masalah kemacetan yang parah akibat dari masalah sektor lainnya.
Baca Juga: Catat! Sertifikat di atas Situ Jabodetabek-Punjur akan dibatalkan
"Memang sangat perlu dikoordinasikan karena kemacetan terjadi tidak hanya di Jakarta, seperti kemacetan di puncak khususnya cukup bermasalah sehingga kita perlu suatu upaya, koordinasi yang lebih intensif," jelas Budi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mendorong penyiapan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Sehingga nantinya usulan pembentukan tim bisa masuk dalam perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.
Selanjutnya: BPN usul bentuk PMO Jabodetabek-Punjur, Anies menyambut baik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
