Reporter: Choirun Nisa | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Rapat anggaran Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR digelar pada Selasa (12/9) di Gedung DPR. Dalam paparannya, Menteri Keuangan diwakili Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menyatakan total anggaran Kemenkeu tahun depan sebesar Rp 45,682 triliun digabung dengan dana Badan Layanan Umum (BLU).
Untuk BLU, anggaran terbesar digunakan untuk acara pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF yang akan diselenggarakan di Bali pada 2018 sebesar Rp 810,17 miliar.
Menanggapi pembagian dana ini, anggota Komisi XI Elviana mengatakan, ia kurang paham dengan anggaran pertemuan Bank Dunia-IMF ini. Pasalnya, menurutnya, acara tersebut seharusnya telah ditanggung oleh penyelenggara meeting tersebut sehingga seharusnya Indonesia tak perlu mengeluarkan dana sebesar Rp 810,17 miliar itu.
"Bandingkan dengan dana untuk diklat pengelolaan dana desa yang hanya Rp 17,5 miliar dan hanya 500 kepala desa atau 0,6% dari total kepala desa yang diundang," ujar Elviana.
Ia mengatakan, banyak kepala desa yang masuk penjara karena salah mengelola dana desa. Jika dana untuk diklat pengelolaaan dana desa hanya sedikit, maka Elviana bisa memastikan akan lebih banyak lagi kepala desa yang akan masuk penjara.
Senada dengan Elviana, anggota Komisi XI yang lain, Andreas, pun mengatakan anggaran untuk pertemuan IMF tersebut terlalu besar, padahal tantangan Kemenkeu sangat besar dan harusnya berfokus mengejar penerimaan pajak.
"Penerimaan pajak kita beberapa tahun ini tidak tercapai. Ini harusnya dicari tahu sebabnya dan diselesaikan," kata Andreas.
Menjawab keraguan DPR, Sri Mulyani menjawab dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia ini Indonesia menjadi tuan rumah yang baik dengan mengurus hotel dan tempat diselenggarakannya di Bali nanti. Dana yang digunakan pun akan dibantu pula oleh Bank Indonesia sebesar Rp 280-300 miliar. Menurut Sri Mulyani, acara IMF-Bank Dunia ini penting bagi Indonesia dan bukan tindakan pemborosan
"Ini bukan untuk memamerkan ke IMF karena mereka sudah tahu kita dan kita punya share di sana, tetapi untuk memamerkan Indonesia pada 15.000 tamu yang berasal dari berbagai negara, lembaga internasional, dan lembaga keuangan. Kita ingin memperlihatkan Indonesia dengan kemajuan pembangunan ini," kata Sri Mulyani.
Ia pun mengatakan, penggunaan dana ini semata-mata adalah keramahan Indonesia menjadi tuan rumah acara tersebut. Hal ini, menurut Menkeu, pun lumrah dilakukan untuk bergaul di lingkungan internasional.
"Dari pendahulu negara ini, langkah ini sering dilakukan, jadi bukan hal baru dan ini terkait martabat negara karena kita menjadi tuan rumah. Jadi jangan dipersempit pemikirannya dan mereduksi arti pertemuan ini," kata Sri Mulyani lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
