kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.610.000   7.000   0,27%
  • USD/IDR 18.008   -24,00   -0,13%
  • IDX 6.234   -1,63   -0,03%
  • KOMPAS100 818   1,65   0,20%
  • LQ45 624   2,69   0,43%
  • ISSI 216   0,62   0,29%
  • IDX30 350   0,23   0,07%
  • IDXHIDIV20 430   0,32   0,08%
  • IDX80 94   0,31   0,33%
  • IDXV30 119   1,05   0,89%
  • IDXQ30 112   0,22   0,20%

Belum ada sanksi untuk Baleg DPR


Selasa, 11 September 2012 / 19:45 WIB
ILUSTRASI. PPKM diperpanjang, testing dan tracing 7 wilayah aglomerasi di Jawa-Bali akan ditingkatkan.


Reporter: Dea Chadiza Syafina |

JAKARTA. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR) akan mencari tahu kebenaran foto para anggota Badan Legislasi yang menikmati wisata kanal saat kunjungan kerja di Kopenhagen, Denmark. Ketua BK DPR M. Prakosa mengatakan, foto yang diambil ketika para anggota DPR sedang studi banding logo PMI itu belum membuktikan apapun.

"Kami akan mencari tahu, anggota Baleg sedang melakukan apa. Oleh karena itu perlu nanti dicari duduk perkara yang sebenarnya," kata Prakosa di Gedung DPR, Selasa (11/9).

BK akan melakukan klarifikasi terhadap rombongan anggota Baleg DPR yang sudah kembali ke tanah air. Prakosa menambahkan, pihaknya belum akan memberikan sanksi terhadap para anggota Baleg yang terekam dalam foto kontroversial itu.

Karenanya meski ada peristiwa ini, BK tidak akan menjalankan moratorium kunjungan kerja para anggota DPR.

Prakosa melanjutkan, yang terpenting bukanlah moratorium kunjungan kerja, melainkan penting atau tidaknya sifat kunjungan kerja tersebut. "Kalau kunjungan itu sangat penting dan mempengaruhi tugas-tugas kedewanan yang statrategis, maka tetap harus dilaksanakan," ujar Prakosa.

Jikapun ada pengetatan, maka sifatnya adalah mengevaluasi terhadap rencana-rencana kunjungan yang akan dilakukan di waktu mendatang.

BK berencana melakukan koordinasi dengan pimpinan DPR untuk membuat mekanisme yang lebih baik mengenai kunjungan kerja. Hal ini dilakukan karena masalah kunjungan kerja telah terjadi berulang kali.

"Kalau ini tidak ditangani, maka dikhawatirkan nanti muncul lagi masalah seperti ini," ungkap Prakosa.

Prakosa menuturkan, ada baiknya kunjungan kerja para anggota DPR disampaikan kepada masyarakat luas. Publik harus mendapat informasi mulai dari tujuan, pencapaian, serta hasil yang dipelajari dari kunjungan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Effective Warehouse Management

[X]
×