Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kali ini bakal difokuskan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Adapun di dalam KIPP 1A terdiri dari bangunan gedung Istana Negara, gedung Yudikatif dan Legislatif di IKN. Sementara itu, pada KIPP 1B juga telah di mulai pembangunan jalan.
“Di KIPP 1A, terdapat Istana, di sebelah kanan adalah Legislatif, dan di sebelah kiri adalah Yudikatif. Ini semua akan kita bangun dalam tiga tahun. Saat ini pembangunan jalan di KIPP 1B juga sudah dimulai karena di sana ada beberapa investasi yang masuk,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (3/8).
Di samping itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Sudiro Roi Santoso menambahkan bahwa agar ekosistem perkotaan di IKN dapat berfungsi optimal, dibutuhkan elemen-elemen pendukung seperti sarana prasarana olahraga.
Baca Juga: Lelang Pembangunan IKN Tahap II Digelar Awal Agustus 2025
“Yang saat ini kami butuhkan agar ekosistem bisa berjalan adalah crowd, tempat-tempat keramaian dan juga lifestyle, seperti sarana olahraga. Jadi bukan sekadar memindahkan orang, tapi menciptakan kenyamanan agar betah tinggal di sini,” kata Roi.
Diberitakan sebelumnya, Kepala OIKN Basuki menyebut, seluruh tahapan persiapan pembangunan IKN tahap II telah rampung, termasuk aspek penganggaran.
Dia bilang, pembangunan tahap kedua ini bakal difokuskan pada konstruksi kawasan legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.
“Pembangunan tahap kedua akan dimulai dengan proses lelang yang akan dilakukan pada awal Agustus 2025,” jelasnya.
Basuki menuturkan, kebutuhan anggaran pembangunan IKN tahap II mencapai Rp 48,8 triliun sampai tahun 2028. Menurutnya, kebutuhan anggaran tersebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kebutuhan anggaran Otorita IKN sampai tahun 2028 yang telah disetujui oleh Bapak Presiden sejak Januari itu adalah Rp 48,8 triliun untuk membangun IKN tahap kedua,” kata dia beberapa waktu lalu.
Adapun kebutuhan anggaran tersebut diperuntukkan untuk membangun area perkantoran, hunian legislatif dan yudikatif serta ekosistemnya.
Basuki memerinci, pada tahun 2025 anggaran pembangunan IKN dikucurkan sebesar Rp 14,4 triliun. Ini diperuntukkan bagi proyek di KIPP IKN seperti jalan sampai kawasan legislatif maupun yudikatif.
Lalu, pada tahun 2026, OIKN membutuhkan anggaran sebesar Rp 17,08 triliun dan terdapat tambahan anggaran sebesar Rp 4,1 triliun yang telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sementara itu, di tahun 2027 OIKN memerlukan anggaran sebesar Rp 14,64 triliun sedangkan di tahun 2028 kebutuhan anggaran mencapai Rp 2,68 triliun.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Basuki Hadimuldjono untuk Percepat Pembangunan IKN
Selanjutnya: Mendag: Tarif Impor AS 19% Masih Bisa Berubah, Negosiasi Terus Berjalan
Menarik Dibaca: Apakah Bagus Makan Apel untuk Diet Menurunkan Berat Badan?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
