Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Fahriyadi .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mekanisme imbal dagang atau barter dengan nilai yang setara dalam transaksi antar negara bisa menjadi pilihan di tengah pandemi Covid-19 ini.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan, saat ini pemerintah tengah menjajaki imbal dagang dengan sejumlah negara. Agus optimistis imbal dagang ini akan menguntungkan Indonesia. "Dengan skema imbal dagang, komoditas ekspor Indonesia bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional semakin bergerak dan tumbuh," jelas Agus dalam keterangan, Minggu (26/7).
Opsi imbal dagang ini kembali mencuat, terutama untuk keperluan membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista) dari sejumlah negara. Apalagi, sejumlah payung hukum sudah tersedia untuk melaksanakan kebijakan ini.
Asal tahu saja, tahun 2019 lalu Indonesia telah mengupayakan imbal dagang dengan Rusia untuk menukar sejumlah komoditas dengan pesawat jet tempur Sukhoi buatan Rusia. Sayangnya, hingga saat ini imbal dagang tersebut belum terselesaikan.
Selain itu, Indonesia juga dikabarkan tengah berminat untuk membeli pesawat jet tempur jenis Eurofighter Typhoon bekas dari Austria namun prosesnya masih penjajakan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto aktif melakukan perbincangan dengan sejumlah negara. Saat ini dia tengah melakukan kunjungan ke Turki dan India terkait potensi membeli senjata tersebut.
Butuh waktu
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani bilang upaya imbal dagang memang bisa menghemat anggaran negara untuk membeli senjata. Selain itu, "Bisa membantu menjaga kestabilan nilai rupiah tanpa mengorbankan kinerja perdagangan nasional," ujar Shinta kepada KONTAN, Minggu (26/7).
Meski begitu, imbal dagang tak bisa memberi pengaruh besar secara langsung. Pasalnya, agar bisa pengaruh besar, imbal dagang juga harus dengan nilai yang besar.
Sementara saat ini imbal dagang yang dilakukan pemerintah Indonesia masih dengan nilai yang kecil. Oleh karena itu pengaruhnya pun tidak akan signifikan.
Namun, untuk mendorong imbal dagang yang besar memang membutuhkan waktu. Keterlibatan pemerintah juga memperpanjang rantai pasok dalam proses imbal dagang.
"Perdagangan melalui mekanisme imbal dagang ini menempatkan pemerintah sebagai “third party” antara eksportir nasional dengan pembeli di luar negeri, sehingga menambah panjang rantai perdagangan," terang Shinta.
Shinta berharap imbal dagang harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada seluruh pelaku usaha yang mau memanfaatkan. Selain itu imbal dagang pun harus jelas pengajuan dan proses agar tak jadi beban.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
