Bapanas Tegaskan Bantuan Pangan Beras Tak Terkait Politik

Minggu, 30 Juni 2024 / 15:57 WIB

ILUSTRASI. Petugas mendata warga yang mengambil bantuan pangan beras di Balai Desa Entalsewu, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (3/6/2024). Sebanyak 92.127 warga Sidoarjo yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan pangan beras 10 kilogram dari cadangan beras pemerintah (CBP). ANTARA FOTO/Umarul Faruq/tom.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan perpanjangan bantuan pangan (banpang) beras hingga hingga Desember 2024 tidak terkait dengan politik.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, program bantuan pangan beras sudah sejak lama dilakukan pemerintah. Dahulu nama program ini diantaranya program beras untuk keluarga miskin (Raskin), program beras sejahtera (Rastra), dan saat ini nama programnya adalah program bantuan pangan.

"Ini terbebas dari politik," ujar Arief saat dikonfirmasi Kontan, Minggu (30/6).

Penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Agustus, Oktober, dan Desember. Arief bilang, bantuan pangan beras ini tidak berdampak pada inflasi pangan, terutama terkait kenaikan harga beras. Namun justru banpang beras terbukti ampuh sebagai bantalan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah.

Total beras yang disiapkan untuk kelanjutan bantuan pangan hingga Desember adalah 660.000 ton.Adapun, beras yang akan disalurkan merupakan beras dari Bulog. Saat ini, Bulog memiliki stok beras sebanyak 1,7 juta ton yang tersedia secara nasional.

Lebih lanjut, Arief menyoroti tren pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Ia terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri dapat terus digenjot. Tatkala ada kelebihan di dalam negeri, maka dapat dilakukan ekspor.

"Kita siapkan untuk produksi dalam negeri, kalau kita kelebihan pun kita bisa ekspor. Jadi kalau menyikapi currency rate yang tinggi, maka ini waktunya produksi dalam negeri," tutur Arief.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengungkapkan bahwa program bantuan pangan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menekankan pentingnya penghitungan cermat untuk memastikan kecukupan dana.

"Itu sudah kita hitung-hitung di APBN diteruskan atau enggak. APBN cukup enggak. Karena ini duit triliunan, gede banget. 10 kg per bulan untuk 22 juta masyarakat kita," jelas Jokowi.