Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - DEPOK. Pemerintah akan mengimpor beras tambahan sebesar 1,6 juta ton untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah yang dikelola di Bulog.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan selain karena alasan cadangan beras pemerintah (CBP). Penambahan kuota Impor juga merupakan langkah antisipasi dini untuk stok beras di Indonesia.
"Hari ini inflasi yang paling tinggi adalah beras. Jadi beras ini menjadi concern dari Pak Presiden percepat men top up stoknya bulog. Stok bulog itu harus ada minimal 1,2 juta ton. Dan stok level terakhir adalah 800 ribu ton, good in transitnya sekitar 500.000-600.000 ton. Jadi memang kita harus terus menjaga stok di 1,4," kata Arief kepada wartawan, Selasa (27/2).
Kata dia, impor beras juga dilakukan sebagai antisipasi atau sistem peringatan dini (early warning system) atas suatu kejadian yang berdampak pada pasokan pangan.
"Jadi ini namanya early warning system jangan sudah kejadian kita nggak punya stok, atau baru nyari-nyari, nanti harga beras yang di dunia itu angkanya akan tinggi," sambungnya.
Baca Juga: Badan Pangan Nasional: Impor Beras 1,6 Juta Ton untuk Redam Kenaikan Inflasi
Di sisi lain, Arief memastikan impor beras akan dilakukan secara terstruktur. Tentunya, dengan memperhitungkan data beras masuk dan produksi dalam negeri.
"Produksi yang turun berapa? Yang akan masuk berapa? Yang jadi CPP berapa? Kita berdoa, mudah-mudahan. Karena ini kita harus close coordination sama BNKG juga," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton pada tahun ini. Dengan demikian total penugasan impor beras Bulog tahun ini mencapai 3,6 juta ton.
Direktur Impor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arif Sulistiyo mengatakan, penambahan impor ini digunakan untuk keperluan umum dan telah diputuskan dalam rakortas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak awal Februari lalu.
"Tambahannya untuk keperluan umum 1,6 juta ton diputuskan di Rakortas 5 Februari lalu," jelas Arief dalam Rakor Pengendalian Inflasi, Senin (26/2).
Meski begitu, Arief menegaskan penugasan 1,6 juta ton ini masih belum direalisasikan. Saat ni masih dalam proses perubahan neraca komoditas agar dapat diajukan permohonan persetujuan impor (PI).
"Jadi kami untuk yang 1,6 juta ton kami belum menerbitkan PI-nya," jelas Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
