Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam pandemi Covid-19.
Beberapa kebijakan tersebut dilakukan melalui Kementerian Sosial, dimana dilakukan percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), meningkatkan bantuan program sembako, menyiapkan cadangan beras pemerintah (CBP) bagi daerah-daerah yang wilayahnya terdampak virus corona (Covid-19).
Baca Juga: Jumlah pasien virus corona di Wisma Atlet jadi 144 orang per Rabu (25/3) siang
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, cukup atau tidaknya bantuan tersebut tergantung dari tekanan ekonomi yang akan terjadi akibat Covid-19. Menurut dia, semakin lama wabah ini, maka tekanan ekonomi terhadap masyarakat miskin lebih besar dan bantuan yang diberikan pemerintah semakin panjang dan tidak cukup.
Karena itu, Faisal berpendapat, bahwa pemerintah harus menanggulangi Covid-19 ini terlebih dahulu di luar memberikan bantuan langsung bagi masyarakat miskin.
"Yang utama menurut saya, intervensi dari sisi fiskalnya adalah menanggulangi wabahnya. Itu harus cepat dan efektif. Kalau berlarut-larut lagi, bantuan bagi masyarakat miskin ini akan semakin besar," ujar Faisal kepada Kontan, Rau (25/3).
Dia menambahkan, bila penanggulangan Covid-19 ini bisa cepat diatasi, maka otomatis bisa membantu masyarakat miskin. Covid-19 yang masih terjadi pun membuat adanya kebijakan work from home dan pembatasan pergerakan. Menurut dia, ini menyulitkan masyarakat miskin dan rentan.
"Masyarakat miskin banyak yang bergantung pada aktivitas harian dan yang mendapatkan upah harian. Bila WFH segera berakhir, maka aktivitas harian ini bisa berlangsung normal," katanya.
Baca Juga: Wabah corona ancam penjualan Semen Indonesia (SMGR), ini kata analis
Faisal juga menambahkan, selain memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat baik dalam bentuk percepatan penyaluran PKH dan peningkatan bantuan sembako. Salah satu opsi bantuan yang dibutuhkan adalah penurunan harga BBM dan tarif listrik. Menurut dia, bila itu dilakukan maka hal itu akan membantu sektor informal dengan pendapatan rendah yang mengandalkan sumber energi, baik BBM dan listrik.
Sementara itu, sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah tengah mengkaji pemberian keringanan pembiayaan tagihan listrik pada masyarakat miskin dan rentan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
