Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menyesalkan sikap pemerintah yang dianggap terlalu ikut campur urusan internal Golkar. Ia beranggapan, jika ini terus dibiarkan maka tentu akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah ke depan.
"Pernyataan Menko Polhukam yang meminta Polri tidak memberikan ijin kepada Munas Golkar di Bali, semakin mengonfirmasi campur tangan dan intervensi kekuasaan terhadap rumah tangga Partai Golkar," kata Bambang dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa (25/11/2014).
Munas IX Partai Golkar sedianya dilangsungkan di Bali pada 30 November mendatang. Namun, Munas yang sedianya sebagai ajang pertarungan kandidat calon ketua umum Golkar yang baru ini, tercoreng akibat aksi kekerasan yang terjadi 'Rumah Beringin', kemarin.
Dua kelompok massa yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar adu jotos di Kantor DPP Partai Golkar yang terletak di Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat. Adu jotos yang menjadi 'kompensasi' atas aksi rebutan kursi pimpinan itu, berujung pada keluarnya pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno.
Imbasnya, Tedjo pun meminta aparat kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November.
"Larangan tersebut jelas menjadi preseden buruk bagi alamdemokrasi kita saat ini. Kader Partai Golkar dan seluruh elemen masyarakat tentu takkan tinggal diam terhadap tindakan represif dan penyalahgunaan wewenang itu," kata Bambang.
Tedjo memaparkan pertimbangan pemerintah yang meminta Partai Golkar untuk menunda pelaksanaan Munas IX di Bali. Pelaksanaan munas dianggap bertepatan dengan puncak kunjungan wisatawan ke Bali. Jika terjadi kekacauan, kata dia, hal itu akan mempertaruhkan citra Indonesia di dunia internasional.
"Kami khawatir akan ada travel warning, Indonesia jadi rugi kan? Saya minta pimpinan Golkar untuk menunda sampai sesuai dengan rencana bulan Januari 2015 di Jakarta. Itu saja sudah," kata Tedjo saat ditemui di kantornya, Selasa (25/11/2014) malam.
Selain itu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu juga meminta agar Golkar tetap menyelenggarakan Munas pada pertengahan Januari 2015 mendatang.
"Meminta pimpinan Partai Golkar untuk tetap menyelenggarakan Munas ke IX pada pertengahan Januari 2015 di Jakarta," ujarnya. (Dani Prabowo)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
