Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pagu anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2023 naik menjadi Rp 15,42 triliun dari pagu indikatif yang ditentukan yaitu Rp 13,72 triliun atau bertambah sebesar Rp. 1,7 triliun.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan tambahan Rp 1,7 triliun pada tahun 2023 akan digunakan untuk mengatasi wabah Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) sebesar Rp 1,25 triliun dan pengembangan kedelai Rp. 450 miliar.
"Adanya tambahan ini dengan catatan untuk penanganan PMK sebesar Rp 1,25 Triliun dan pengembangan kedelai Rp 450 Miliar," terang Mentan Syahrul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (31/8).
Baca Juga: Wabah PMK Tidak Mempengaruhi Pasokan Bahan Baku dan Kualitas Susu Produksi Cimory
Dengan tambahan anggaran tersebut, Mentan Syahrul berharap dapat mengatasi wabah PMK yang tengah menjangkit sektor peternakan di Indonesia.
Sebelumnya Mentan Syahrul menjelaskan, sebelumnya pada tahun ini Kementan juga mendapatkan tambahan anggaran untuk penanganan wabah PMK senilai Rp 3,48 triliun.
Anggaran ini didapatkan dari relokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 3,09 triliun dan pembukaan blokir outomatic adjusment Rp 396,89 miliar.
Adapun rincian anggaran ya digunakan untuk pengadaan vaksinasi dan sarana pendukungnya sebesar Rp 1,67 triliun, operasional vaksinasi Rp 746 miliar, penandaan dan pendataan ternak Rp 526 miliar.
"Sisanya untuk penggantian hewan ternak Rp 150 Miliar," terang Mentan Syahrul.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mendesak Kementan untuk bersikap jujur dalam upaya penanggulangan wabah PMK. Pasalnya menurut dia apa yang dilakukan oleh Kementan terkesan belum maksimal.
Sudin juga membahas perihal vaksin hewan ternak yang dikerjakan oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) yang dijanjikan mulai distribusi pada bulan Agustus.
Sementara menurutnya, hingga kini belum ada laporan kepada komisi IV terkait kelanjutan dari pengadaan program vaksin dari Pusvetma Kementan.
Baca Juga: Satgas PMK Anggap Wajar Langkah Selandia Baru - Australia Perketat Biosecurity
"Setahu saya Anda baru masih MoU dengan salah satu perusahaan dan belum memproduksi. Perusahaan tersebut juga belum memproduksi. Saya punya orang untuk mengeceknya, jadi tolong jujur," ujar Sudin kepada jajaran Kementan.
Selain itu Sudin, juga mempertanyakan terkait harga beli vaksin PMK yang harganya mencapai Rp 38 ribu per vaksin. Bahkan pihaknya mengatakan telah lapor BPK untuk audit terkait vaksin PMK.
"Awalnya kan Rp 38 ribu per satu vaksin, sekarang baru harganya Rp 20 ribu. Nah bedanya Rp 18 ribu ya, itu terlalu mahal. Saya juga sudah lapor ke BPK ini akan ada temuan. Terkait ini di majalah Tempo diangkat seorang pemain pemula bukan pemain vaksin bukan pemain alat kedokteran bukan pemain alat kesehatan tiba-tiba dapat penugasan pengadaan sekian juta vaksin," ungkap Sudin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
