kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.675.000   10.000   0,38%
  • USD/IDR 16.910   28,00   0,17%
  • IDX 9.075   42,82   0,47%
  • KOMPAS100 1.256   8,05   0,64%
  • LQ45 889   7,35   0,83%
  • ISSI 330   0,23   0,07%
  • IDX30 452   3,62   0,81%
  • IDXHIDIV20 533   4,12   0,78%
  • IDX80 140   0,85   0,61%
  • IDXV30 147   0,15   0,10%
  • IDXQ30 145   1,19   0,83%

Apindo minta pemerintah gerakkan sektor riil


Selasa, 29 September 2015 / 15:52 WIB
Apindo minta pemerintah gerakkan sektor riil


Sumber: Antara | Editor: Havid Vebri

JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah lebih giat lagi menggerakkan sektor riil untuk mengatasi perlambatan ekonomi agar tidak mengarah ke pelemahan yang lebih besar.

"Kami berpendapat yang harus dilakukan adalah bagaimana sektor riil bergerak cepat, bagaimana industri substitusi barang impor dan orientasi ekspor bisa dikembangkan," kata Ketua Umum Pengurus Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/9).

Ia menyebutkan, saat ini dana masyarakat di perbankan dan APBN cukup besar yang bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi sektor riil. Ia menyebutkan, jika sebelumnya Apindo setuju bunga acuan BI tidak turun tapi sekarang butuh penurunan BI rate.

"Harus ada keberanian untuk dorong sektor riil termasuk dari sisi moneter," katanya.

Mengenai kurs rupiah terhadap dolar AS yang makin lemah, Hariyadi mengatakan dengan kurs yang saat ini mendekati Rp 15.000 memang cukup berat.

"Ini menyebabkan peningkatan biaya sementara daya beli masyarakat tidak naik," katanya.

Ia menyebutkan, berbagai pihak sebaiknya tidak terbelenggu dengan kurs rupiah, tapi bagaimana menggerakkan dana di perbankan dan APBN untuk sektor riil.

Mengenai paket kebijakan ekonomi, Hariyadi mengatakan semua kebijakan positif, cuma eksekusinya efektif atau tidak.

Sementara mengenai peningkatan PHK, ia mengatakan berdasar data BPJS Ketenagkaerjaan, sampai 28 September 2015, yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) sudah mencapai 724.500 orang.

"Dari 1-28 September 2015 tercatat 210.000 orang yang mencairkan JHT. Dari jumlah itu yang PHK 27.000 orang, lainnya mengundurkan diri," katanya.

Menurut dia, kondisi itu dikhawatirkan memberi sinyal negatif kepada pasar. Ia menyebutkan pembayaran klaim JHT sudah mencapai Rp 8,3 triliun.

"Kalau orang sudah ambil JHT itu pertanda dia sudah tidak bekerja lagi. Dana JHT ini rentetannya panjang, kalau diambil terus akan menimbulkan masalah di perbankan kita," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×