Reporter: Oginawa R Prayogo | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menumpuknya infrastruktur yang harus dibangun membuat pemerintah harus memilih proyek mana saja yang akan dibiayai oleh APBN.
Sejauh ini, pemerintah mengambil sikap agar dana APBN untuk membangun infrastruktur yang tidak mempunyai daya tarik komersial. Sedangkan untuk proyek infrastuktur yang bernilai komersial pemerintah berharap kerjasama dari pihak swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Jadi nanti APBN kita khusus untuk infrastruktur dasar. Misalkan air minum, waduk, irigasi, yang tidak mungkin diminati swasta karena tidak memiliki nilai komersial. Tetapi secara ekonomi akan menimbulkan dampak yang besar," kata Hatta, Senin (1/10) sore.
Hatta mencontohkan, proyek infrastruktur yang tidak dibaiayai oleh APBN adalah perluasan bandara Soekarno Hatta dan juga Pelabuhan Tanjung Priok dengan kisaran nilai proyek U$ 2 miliar hingga U$ 3 miliar yang menggunakan dana dari BUMN.
Dia juga menyebutkan bahwa pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak dibiayai oleh APBN ataupun hutang. "Termasuk yang JSS pun. Rencana kita membangun kawasan (JSS) dan tidak dibiayai APBN ataupun dibiayai hutang yang ditanggung negara. Yang jelas pemerintah tak terbebani," katanya.
"Ya strateginya memang begitu. MP3EI mengatakan begitu. Kalo pakai APBN dana (pembangunan proyek) triliunan darimana?" tambah Hatta.
Hal tersebut juga diakui Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto bahwa proyek jalan tol didorong untuk dibiayai pihak swasta. "Kecuali jalan tol yang secara economically diperlukan tapi secara finansial tidak memenuhi syarat," katanya saat ditemui di kantor Kementrian Koordinator Perekonomian, Selasa (2/10).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
