Reporter: Kiki Safitri | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 8,71 triliun untuk anggaran 2019 mendatang. Dengan begitu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2019, Kementerian PUPR ini mendapat anggaran Rp 110,73 triliun berbanding pagu indikatif sebelumnya Rp 102,01 triliun.
“Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk percepatan Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 2,14 triliun dan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp 6,56 triliun,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam rilisnya, Jumat (7/9), setelah kemarin mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2019.
Rincian anggaran tambahan RPJMN sebesar Rp 2,14 triliun yaitu pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Ditjen Bina Marga Rp 1,05 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 272 miliar dan Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 822 miliar.
Tambahan anggaran di Ditjen Bina Marga akan digunakan diantaranya untuk preservasi jalan sepanjang 9,2 kilometer (KM) di Trans Papua dan ruas Batas Kota Serang hingga Pandeglang, pembangunan jalan sepanjang 63,93 KM di perbatasan NTT, Trans Maluku, kawasan wisata, dan Lingkar Nias. Serta pembangunan jembatan sepanjang 426 KM di perbatasan NTT dan Papua dan jalan bebas hambatan Balikpapan-Samarinda yang menjadi porsi pemerintah sepanjang 1,5 KM.
Sedangkan untuk Ditjen Cipta Karya tambahan anggaran digunakan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Keburejo, dan desa-desa rawan air. Ditjen Sumber Daya Air akan digunakan untuk pembangunan pengendali banjir sepanjang 4,1 KM, pengaman abrasi pantai sepanjang 350 meter, pembangunan bendung dan jaringan irigasi 500 hektare, dan pembangunan tanggul penahan lumpur di Sidoarjo sepanjang 500 meter.
Guna mendukung fokus pemerintah dalam pengembangan SDM, anggaran tambahan sebesar Rp 6,56 triliun akan dialokasikan untuk prasarana dan sarana pendidikan. Misalnya, rehabilitasi 14.150 ruang kelas sekolah, rehabilitasi 2.907 ruang kelas madrasah dan sekolah keagamaan, penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan PTKIN dan PTN.
Selain itu juga dialokasikan sebesar Rp 32 miliar untuk pendidikan vokasi guna peningkatan tenaga konstruksi sebanyak 8.000 siswa SMK, 6.000 mahasiswa Politeknik, dan 2.000 mahasiswa universitas.
Pagu anggaran sebesar Rp 110,73 triliun ini belum termasuk skema baru dalam pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR yakni Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Availability Payment (KPBU AP) sebesar Rp 5,10 triliun berupa preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau-Sumsel) Rp 1,14 triliun, preservasi jalan trans Papua (Wamena-Mumugu) sebesar Rp 1,92 triliun, penggantian jembatan di Lintas Utama Pulau Jawa Rp 800 miliar, dan preservasi jalan dan jembatan di Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera Rp 1,24 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
