Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah optimistis program hirilisasi pengolahan dan pemurnian bauksit yang rencananya akan segera dijalankan berpotensi menambah penerimaan negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berpotensi mendapatkan penerimaan tambahan di kisaran Rp 21 triliun hingga Rp 52 triliun dari adanya hirilisasi bauksit.
“Ini semua masih langkah awal. Kita perlu memperluas cakupan dan memperdalam lagi proses hilirisasi hingga sampai kepada produk yang bisa memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga dalam negeri maupun untuk memenuhi kebutuhan permintaan global yang sangat besar,” tutur Airlangga dalam agenda Indonesia Data and Economic Conference, Kamis (20/7).
Airlangga mengakui banyak negara yang kurang senang dengan adanya program hirilisasi yang sedang gencar dilakukan Indonesia. Meski begitu menurutnya, keberanian diperlukan untuk melakukan lompatan demi kemajuan bangsa.
Baca Juga: Kinerja PNBP Dibayangi Fluktuasi Komoditas
Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengemukakan saat ini fasilitas pemurnian bauksit yang sudah beroperasi di dalam negeri, menghasilkan nilai tambah bijih bauksit sebesar US$ 1,9 miliar atau setara Rp 28,12 triliun (Kurs Rp 14.800/USD).
Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, saat ini sudah ada 4 fasilitas pemurnian yang telah beroperasi di dalam negeri yakni milik PT Indonesia Chemical Alumina memproduksi Chemical Grade Alumina (CGA), PT Bintan Alumina Indonesia produksi Smelter Grade Alumina (SGA), PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW), dan PT WHW Ekspansi juga memproduksi SGA.
Nah dari fasilitas pemurnian yang telah beroperasi terdapat nilai tambah bijih bauksit sebesar US$ 1,9 miliar.
Baca Juga: Ogah Cuma Jadi Tukang Gali Tambang, Pemerintah Tetap Larang Ekspor Mineral Mentah
Adapun dari rencana 12 fasilitas pemurnian yang dibangun, selain ada 4 refinery yang sudah beroperasi, 8 refinery bauksit lainnya tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Tercatat 7 dari 8 smelter yang dibangun hanya berupa tanah lapang.
Maka dari itu, pemerintah tegas melarang ekspor bijih bauksit pada Juni 2023. Namun, saat pelarangan ekspor diberlakukan, akan terjadi pengurangan pendapatan negara dan kehilangan kesempatan kerja di pertambangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
