AIPMC desak pemerintah tolak hasil pemilu Myanmar

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can

JAKARTA. Persatuan parlemen negara Asean atau Asean Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) mendesak pemerintah Indonesia menolak hasil pemilihan umum (pemilu) Myanmar pada 7 November lalu. Sebab, AIPMC menilai pemilu tersebut penuh praktik kecurangan yang dilakukan partai pemenang.

Bahkan, AIPMC menganggap pemilu yang diselenggarakan pemerintah junta militer Myanmar melanggar hak azasi manusia (HAM). "Pemerintah harus mendorong ASEAN dan PBB untuk membentuk tim investigasi," terang Ketua AIPMC Eva K. Sundari, Senin (15/11).

AIPMC Indonesia juga akan mengirimkan surat ke Komisi I DPR dan pimpinan DPR. Surat tersebut akan meminta DPR membentuk tim khusus yang menyelidiki masalah itu dan mendorong pemerintah bersikap lebih tegas kepada Myanmar.

AIPMC menilai pemilu tersebut tidak transparan. Sebab, AIPMC menuding pemerintah junta militer Myanmar tidak mengizinkan tim independen luar negeri melakukan observasi dan pengawasan. Selain itu, pemilu tersebut juga tidak diikuti pemimpin demokrasi yang memangkan hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

Tak hanya itu, pemerintah militer juga masih menahan ribuan tahanan politik. Di daerah perbatasan, ratusan ribu warga Myanmar juga masih mengungsi ke Thailand. "Kondisi ini menyebabkan pemilu tersebut hanya abal-abal saja," tambah Eva.

Hingga saat ini, hasil resmi pemilu Myanmar belum keluar. Namun, pejabat Myanmar menduga Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (UNSP) yang bersekutu erat dengan pemimpin junta militer Than Shwe meraih kemenangan besar di seluruh negara. UNSDP diyakini memenangkan sekitar 80% kursi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News