kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.886.000   2.000   0,11%
  • USD/IDR 16.613   31,00   0,19%
  • IDX 6.941   108,19   1,58%
  • KOMPAS100 1.005   17,72   1,79%
  • LQ45 779   13,86   1,81%
  • ISSI 220   2,34   1,07%
  • IDX30 404   6,86   1,73%
  • IDXHIDIV20 476   8,71   1,86%
  • IDX80 113   1,67   1,50%
  • IDXV30 116   1,41   1,23%
  • IDXQ30 132   2,66   2,06%

Agung Laksono ingin Golkar bersatu dengan adil


Rabu, 06 Januari 2016 / 08:13 WIB
Agung Laksono ingin Golkar bersatu dengan adil


Sumber: Antara | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, menginginkan bersatunya dua kubu pengurus Golkar dengan cara yang adil.

"Kami memang beda pendapat, tapi kami mencintai sebuah persatuan. Kami ingin rekonsiliasi, kami ingin bersatu kembali tapi dengan cara yang fair, dengan cara yang adil," kata Agung di kediamannya di Jakarta, Selasa (5/1/2016) malam.

Menurut Agung, cara rekonsiliasi yang paling baik ialah dengan mengadakan munas untuk memilih kembali pimpinan baru Partai Golkar.

Ia menginginkan penyelenggaraan munas secepatnya dan paling lambat pada Februari 2016 agar Golkar dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai kewenangan sebuah partai.

Agung menilai bahwa pandangan yang mengatakan untuk tidak perlu mengadakan munas merupakan sikap yang arogan.

"Kami juga mendengar ada pertemuan di bali yang mengatakan menolak melaksanakan munas. Saya kira itu sebuah putusan yang tidak simpatik," ujar Agung.

Ia juga menyayangkan sikap pengurus Golkar kubu Aburizal Bakrie yang tidak menanggapi upaya pembentukan tim dari kubu Agung untuk melakukan komunikasi. Ia mendorong penyelesaian konflik internal Golkar dengan cara damai.

Agung juga berharap agar Munas Golkar diadakan secara terbuka dan memilih kembali kepemimpinan yang baru dengan demokratis.

"Kalau sudah seperti itu, dilakukan secara demokratis dan terbuka, maka siapa pun ya harus legawa menerima siapa pun yang diputuskan," kata Agung.

Agung juga meminta untuk menunda pencalonan Ketua DPR dari Partai Golkar karena partai sedang tidak memiliki legal standing.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Cara Praktis Menyusun Sustainability Report dengan GRI Standards Strive

[X]
×