Reporter: Fahriyadi | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. PT Adhi Karya (ADHI) ternyata tidak sepenuhnya mundur dari proyek monorel di Jakarta. ADHI masih berminat terlibat dalam pembangunan moda transportasi massal untuk mengatasi problem kemacetan yang makin parah di Ibukota itu.
Hanya saja, ADHI menawarkan konsep baru kepada pemerintah untuk membangun jalur monorel dari arah timur ke barat Jakarta, yakni rute Bekasi Timur-Cawang dan Cibubur-Cawang yang berujung di tengah kota Jakarta.Beda konsep itulah yang membuat ADHI tetap menolak bergabung dengan PT Jakarta Monorail (JM) untuk melanjutkan proyek monorel yang mangkrak itu.
Direktur Utama ADHI Kiswodarmawan berharap pemerintah bisa merealisasikan ide tersebut. Lantaran jalur baru yang ingin dibangun ADHI lintas provinsi, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat, pemerintah harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mendorong realisasi tawaran ADHI. "Pada prinsipnya, kami sudah memberikan usulan pembangunan monorel baru ini. Tinggal menunggu saja bagaimana sikap pemerintah," kata dia kepada KONTAN, Senin (14/1).
Kiswo optimistis jalur monorel baru ini bakal lebih efektif memecah kemacetan di Jakarta yang tidak terlepas dari kondisi daerah penyangganya, seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang.
ADHI mempersiapkan rute timur, yakni Bekasi Timur-Cawang dan Cibubur-Cawang, untuk kemudian dilanjutkan ke tengah kota. "Kemungkinan akan sampai Dukuh Atas, karena wilayah itu memiliki pilihan moda transportasi yang cukup banyak nantinya," ujar Kismo, begitu ia lebih akrab disapa.
Selain rute timur, ada pula rute barat, yakni dari Tangerang-Palmerah kemudian ke tengah kota hingga wilayah Kuningan. ADHI tidak mempersoalkan pihak mana yang akan menggarap pembangunan jalur monorel baru ini kelak. Tapi, "Kami siap jika dipercaya menggarap pembangunannya," tegas Kiswo.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan mengaku belum mengetahui detail rencana monorel versi ADHI itu. Namun, peluang untuk merealisasikan usulan dan tawaran dari ADHI ini cukup terbuka. Lagi pula, transportasi perkeretaapian sekarang sudah tidak lagi monopoli PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).
Hanya saja, harus diperjelas dulu apakah ADHI nantinya sebagai operator atau cuma investor dan kontraktor. "Kalau jadi operator, harus ada izin badan usahanya yang mengelola perkeretaapian," jelas Bambang.
Terkait proyek antikemacetan lainnya di Jakarta, yaitu mass rapid transit (MRT), Menteri Keuangan Agus Martowardojo belum mau membeberkan berapa porsi pembiayaan yang bakal ditanggung pemerintah. Menurut Agus, di internal pemerintah masih dibahas dan paling lambat hasilnya akan keluar pada 21 Januari mendatang. "Untuk berapanya belum bisa disampaikan," kilahnya.
Asal tahu saja, Gubernur DKI Joko Widodo bersikukuh melanjutkan proyek MRT, asal pemerintah menanggung beban lebih besar dari saat ini yang porsinya 58% oleh Pemprov DKI dan 42% ditanggung pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
