Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Asian Development Bank Takehiko Nakao di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (1/12).
Pertemuan berlangsung secara tertutup sekitar satu jam.
Dikutip dari siaran pers resmi ADB, dalam pertemuan itu, Nakao menegaskan kembali komitmen ADB untuk mengalokasikan pinjaman untuk pemerintah Indonesia sekitar US$ 2 miliar per tahunnya dalam jangka menengah.
Nakao memuji pemerintah atas kebijakan ekonomi yang telah diambil di tengah ketidakpastian keuangan global.
Seiring dengan terus membaiknya investasi swasta dan masih kuatnya tingkat konsumsi di Indonesia, ADB memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,1% pada 2017, naik dari 5,0% tahun lalu.
Sementara inflasi yang menurun ke 3,5% tahun lalu, diperkirakan akan naik tipis ke 4% tahun ini.
"Saya sangat terkesan dengan komitmen kuat pemerintah terhadap reformasi kebijakan, yang membuat bertambahnya kepercayaan pasar dan lebih banyak rakyat Indonesia Indonesia memperoleh manfaat dari peningkatan ekonomi," kata Nakao.
Sejak September 2015, Indonesia telah meluncurkan 14 paket kebijakan ekonomi. Nakao mencatat hasil nyata yang diperoleh dari paket reformasi tersebut, termasuk perbaikan posisi Indonesia dalam pemeringkatan kemudahan berusaha.
Sampai dengan akhir 2016, lebih dari 500 perusahaan telah memanfaatkan direvisinya daftar negatif investasi, dengan investasi yang direncanakan hingga senilai US$ 12,9 miliar.
Peraturan terkait penetapan upah minimum juga telah mempermudah dunia usaha memperkirakan biaya usahanya. Sebagai salah satu negara pendiri Asian Development Bank (ADB) pada 1966, Indonesia telah menerima US$ 31,8 miliar dalam bentuk pinjaman negara maupun non-negara, serta US$ 3,2 miliar dalam bentuk bantuan teknis dan hibah.
Tahun lalu, ADB memberikan dukungan kepada Indonesia senilai US$ 1,75 miliar, termasuk US$ 17 juta dalam bentuk hibah. Sebesar US$ 1,27 miliar di antaranya diperuntukkan bagi pemerintah.
Operasi sektor swasta ADB pada 2016 sejumlah US$ 475 juta, terdiri atas pinjaman dan investasi ekuitas di sejumlah proyek panas bumi dan gas guna mendukung opsi bahan bakar rendah karbon bagi Indonesia. (Ihsanuddin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
