Reporter: Agus Triyono |
JAKARTA. Sebanyak empat dari 35 target pembangunan ekonomi Pemerintah bakal sulit tercapai. Keempat target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 itu masih menghadapi banyak masalah.
Dalam hasil Mid- Term Review RPJMN 2010-2014, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas menyimpulkan ada empat target yang bermasalah. Keempatnya adalah pembangunan rumah susun sewa, produksi minyak bumi, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Untuk pembangunan SPBG, misalnya, baru delapan unit yang bisa dibangun hingga tahun ini. Padahal, pemeirntah menargetkan bisa membangun 21 unit sampai 2014.
Armida Alisjahbana, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan penyebabnya adalah harga BBG yang masih rendah. Akibatnya, sampai saat ini sejumlah badan usaha banyak yang belum tertarik untuk berinvestasi membangun SPBG.
Kondisi yang sama juga terjadi pada pembangunan PLTP. Dari target sebesar 5.000 MW hingga 2014, sampai tahun ini baru terealisasi 1.231 MW saja. Angka itu juga berrati pembangunan PLTP cuma meningkat 52 MW saja jika dibanding kapasitas yang terpasang pada 2011 kemarin yang mencapai 1.179 MW.
"Memang ada yang merah, sangat sulit tercapai, tapi secara keseluruhan capaian target ekonomi kita yang on track mencapai 70%, 22 % lainnya perlu kerja keras, dengan sisa waktu dua tahun mudah-mudahan bisa di atas 97% pencapaiannya," kata Armida pekan kemarin.
Pemerintah dalam RPJMN 2010-2014 menetapkan sekitar 35 sasaran pembangunan ekonomi. Selain empat target yang berat dicapai sampai dengan 2014 nanti, Armida mengklaim bahwa 21 target sampai dengan 2012 ini sudah sesuai dengan target pemerintah.
Contohnya adalah pembangunan infrastruktur jalan. Ia mengklaim sampai dengan 2012 ini tingkat kemantapannya sudah mencapai 90,5%, dari target sebesar 90% jalan nasional yang mantap sampai 2014 nanti.
"Mengenai apa itu kriteria mantap, PU yang bisa menjawabnya," kata Armida.
Anggota Komite Ekonomi Nasional Ninasapti Triaswati mengatakan, pemerintah boleh saja menilai berhasil mencapai target pembangunan ekonomi. Namun pemerintah juga tidak boleh hanya mendasarkan klaim tersebut pada angka- angka saja. Melainkan juga memperhatikan dampak pencapaian target tersebut terhadap kehidupan masyarakat.
"Kalau yang dikatakan Ibu Armida tersebut baru pada level program itu sudah dilaksanakan atau belum, belum menyentuh ke manfaatnya ke masyarakat," kata Nina.
Salah satunya kata Nina, bisa dilihat dari realisasi subsidi BBM dan listrik selama ini. Walaupun secara realisasi besar, namun dari tingkat kemanfaatannya ke rakyat kecil masih kurang. Pasalnya, sekitar 70% rakyat yang menikmati subsidi tersebut kebanyakan dari golongan orang mampu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
