Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proyek strategis nasional (PSN) akan terus didorong agar selesai pada 2024.
Airlangga yang juga Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan, sejak tahun 2016 hingga Juni 2023 terdapat 156 PSN dengan investasi sebesar Rp 1.080,2 triliun telah selesai dibangun.
Airlangga mencontohkan, pembangunan PSN telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya masyarakat Jawa Barat yang terdapat bendungan, jalan tol, dan pelabuhan.
Adanya Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Pelabuhan Patimban, tujuh bendungan, dan Bandara Kertajati dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
Baca Juga: Tol Cisumdawu Ditargetkan Operasional Penuh pada Awal Bulan Depan
Airlangga menyebut, akses transportasi terutama menurunkan biaya logistik dari satu daerah ke daerah lain dengan efisien. Adanya bendungan untuk irigasi dan meningkatkan produktivitas pangan.
Meski begitu, Airlangga mengakui ada PSN yang belum dimulai pembangunannya. Bagi PSN yang belum mulai dibangun, KPPIP mendorong PSN tersebut untuk segera menyelesaikan proses financial close (pendanaan).
"Terhadap proyek proyek memang tidak semuanya selesai di tahun 2024. Tetapi kami punya kriteria proyek yang belum selesai itu diharapkan yang dilanjutkan adalah yang sudah financial closing. Jadi yang belum financial closing terpaksa tidak kita berikan izin," kata Airlangga dalam konferensi pers PSN Goes to Campus di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jumat (23/6).
Baca Juga: Kawal Proyek Hilirisasi Batubara, Kementerian ESDM Lakukan Evaluasi Rutin
Sebelumnya, Kepala BPKP M Yusuf Ateh mengatakan, dalam pengawasan BPKP mendapati berbagai pelaksanaan program yang masih belum optimal penyelesaiannya. Di antaranya pada sektor infrastruktur, terdapat 58 proyek strategis nasional (PSN) infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya.
"Kondisi tersebut diikuti dengan risiko keterlambatan penyelesaian proyek serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan," ujar Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023, Rabu (14/6).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
