Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Edy Can
JAKARTA. Indonesia harus bersaing ketat dengan Vietnam untuk menarik 26 perusahaan multinasional yang akan hengkang dari Zhenzen, China. Untuk itu pemerintah perlu melakukan segala langkah untuk memperkuat iklim investasi termasuk memperbaiki sistem perburuhan yang saat ini banyak diwarnai aksi demo dan mogok kerja.
Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Ketenagakerjaan Arifien Habibiemengatakan, sejumlah perusahaan di China dipastikan akan memindahkan pabriknya ke Asia Tenggara. "Dari Shenzen akan lari ke Asia Tenggara, pilihannya Vietnam atau Indonesia," katanya di sela-sela diskusi mengenai demo buruh, Senin (19/11).
Dia menambahkan, relokasi industri di Zhenzen, China disebabkan tingginya permintaan upah tenaga kerja yang mencapai US$ 236 per bulan. Dari 26 perusahaan yang akan merelokasikan pabriknya, sebagian bergerak di sektor produksi tekstil dan produk tekstil, atau garmen.
Arifien yakin Indonesia mampu bersaing dengan Vietnam untuk bisa menarik investasi tersebut. Namun syaratnya, Indonesia harus bisa memperbaiki iklim usaha termasuk memangkas pungli yang membebani dunia usaha. Salah satunya adalah membenahi kondisi perburuhan yang saat ini banyak digoncang aksi demo dan mogok kerja.
Hasanuddin Rachman, Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, berbagai aksi buruh termasuk sweeping dan mogok kerja telah membuat pengusaha merugi. "Iklim ekonomi juga terganggu," katanya.
Oleh karena itu dia meminta serikat buruh mengedepankan cara-cara dialog dan duduk bersama dalam menyampaikan aspirasinya. Apalagi sudah ada peraturan jelas mengenai ketenagakerjaan di Indonesia yang bisa menjadi rujukan.
Dia mencontohkan, akibat demonstrasi buruh pada 3 Oktober 2012 lalu di Kawasan Industri Pulogadung, kerugian yang diderita diperkirakan mencapai Rp 400 miliar. Tak hanya pengusaha, kerugian juga diderita para pekerja yang ingin bekerja mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi Muhtadi Muntaha mengeluhkan kurangnya pengawas ketenagkerjaan di wilayahnya. Dia menyebut saat ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi hanya memiliki lima orang tenaga pengawas.
Dengan jumlah itu, berbagai masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi kerap tak bisa diselesaikan dengan baik.“Bagaimana bisa selesai kalau cuma lima orang yang mengawasi sekitar empat ribu perusahaan yang beroperasi di Bekasi,” katanya.
Menurutnya Bekasi memerlukan tenaga pengawas ketenagkerjan lebih banyak karena merupakan daerah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara yang menyumbang pajak penghasilan mencapai Rp 43 triliun setiap tahun. Bekasi memiliki sekirar 4.000 perusahaan yang beroperasi dan ratusan ribu tenaga kerja yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
