kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45935,51   7,16   0.77%
  • EMAS1.335.000 1,06%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Tiga tahun Jokowi-JK di mata ekonom


Selasa, 17 Oktober 2017 / 17:55 WIB
Tiga tahun Jokowi-JK di mata ekonom


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah tiga tahun berjalan. Seiring waktu, bagaimana pencapaian tiga tahun pemerintahan Jokowi dari kacamata para ekonom? Bagaimana kebijakan fiskal dan moneter di era pemerintahan Jokowi?

Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Andry Asmoro mengatakan, dari segi pertumbuhan ekonomi, paling tidak 2016 lalu ekonomi Indonesia bisa rebound dari perlambatan yang terjadi sejak 2012 lalu.

Adapun dalam tiga tahun terakhir, inflasi memang relatif terjaga yakni di kisaran 3%. Terlepas dari penyebab rendahnya inflasi adalah karena core inflation yang relatif rendah.

Adapun ia menilai, kebijakan fiskal dan moneter Indonesia selama pemerintahan Jokowi ini lebih stabil. Bahkan, pada 2017 ini sudah bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Dari fiskal, pemerintah juga berhasil reformasi anggaran subsidi energi menjadi yang produktif atau yang infrastructure based walaupun sekarang banyak kritikan. Menurut saya ini memang harus dikebut,” kata Andry kepada KONTAN, Selasa (17/10).

Menurut Andry, dari segi infrastruktur, Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal. Apabila tidak dikebut, maka tidak sejalan dengan investasi yang sedang didorong pemerintah untuk sebanyak-banyaknya masuk ke Tanah Air guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Investasi didorong ujungnya pasti ke daya saing, bagaimana memperebutkan ini bersama negara lainnya, seperti Vietnam, Thailand, dan lain-lain,” kata dia

Meski demikian, Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Sugandi mengatakan, dari segi fiskal sendiri, manajemen defisit APBN masih perlu diperbaiki oleh pemerintah. Sementara dari sisi moneter, menurut Eric, kebijakan moneter sudah cukup prudent.

“Moneter domainnya Bank Indonesia (BI), bukan pemerintah. Dalam hal ini saya lihat BI sudah cukup prudent dalam jalankan kebijakan moneter dan komunikasinya dengan market dan publik,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×