Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini jauh lebih keras daripada undang-undang sebelumnya. Namun, kerasnya undang-undang tersebut justru tak membuat praktik korupsi menjadi lebih sedikit.
Setidaknya, menurut JK, ada empat hal yang menyebabkan praktik korupsi semakin marak.
Pertama, korupsi kerap terjadi di dalam penyusunan anggaran maupun kebijakan. Namun, dari dua hal tersebut, sektor anggaran menjadi penyumbang terbesar.
"Hal itu akibat anggaran yang naik 100% setiap lima tahun, diikuti juga dengan kenaikan angka korupsi," kata Kalla saat memberikan sambutan peluncuran dan bedah buku Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis di Jakarta, Kamis (12/5).
Selanjutnya, formula hukum di dalam pembahasan UU Antikorupsi semakin melebar. Dulu, seseorang dikatakan melakukan korupsi jika perbuatan yang ia lakukan telah merugikan keuangan negara.
"Sekarang, dapat (merugikan negara) pun bisa dikatakan korupsi. Jadi, semakin melebar," kata dia.
Ketiga, wewenang eksekusi anggaran yang terjadi saat ini kian meluas. Jika sebelumnya semua pengambilan keputusan berada di tingkat pusat, sekarang daerah dapat melakukannya. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak otonomi daerah.
Terakhir, menurut dia, media juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi atas semakin banyak terjadinya praktik korupsi.
"Dulu, seorang keluarga presiden, menteri, bisnis biasa saja. Sekarang dekat saja ke kantor anak, kita dianggap apa itu," ujarnya. (Dani Prabowo)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
