Kenaikan HPP masih terganjal pembahasan anggaran

JAKARTA. Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras dan gabah yang baru belum juga diumumkan oleh pemerintah. Padahal, draft usulan HPP gabah dan baru ini sudah berada di meja presiden dan menunggu ditandatangani.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, meski belum ada kepastian mengenai waktu dan besaran kenaikan HPP tersebut, ada satu hal yang pasti dalam keputusan kebijakan tersebut. Pemerintah memastikan kebijakan ini akan menguntungkan petani.

"Besarannya nanti saja kalau inpresnya (Instruksi Presiden) sudah keluar. Pokoknya petani akan menikmati," kata Hatta, saat ditemui dalam Seminar Jakarta Food Security Summit 2012 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (7/2)..

Menurut Hatta, dalam pembahasan penentuan kenaikan HPP beras dan gabah tersebut banyak hal yang menjadi acuan dan pertimbangan dalam memutuskan kenaikan HPP. Diantaranya biaya produksi petani, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Hatta, draft kenaikan HPP beras sudah selesai dibahas dan tinggal menunggu pengesahan dari presiden.

"Kalau draftnya sudah ada di Presiden sih biasanya cepat kok, sehari juga bisa selesai," katanya.

Sementara, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan, masih ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam kajian rencana kenaikan HPP. "Masih ada kajian soal kalkulasi di Kementerian Keuangan. Sebab, kenaikan HPP akan membebani anggaran negara," katanya.

Rusman mengatakan, Kementerian Keuangan ikut berkepentingan dan bertanggung jawab soal penetapan besaran HPP. Kementerian Keuangan, kata Rusman, biasanya bersifat konservatif karena menyangkut sebagai juru bayar realisasi kenaikan HPP. "Kalau Kementerian Keuangan kan soal anggaran yang dikeluarkan, kami sih yang berkepentingan terhadap petani inginnya besaran tinggi. Tapi pemerintah harus menetapkan besaran yang diterima berbagai pihak," jelasnya.

Rusman mengungkapkan, besaran kenaikan HPP tidak melebihi 27%. Rusman hanya menyebutkan, kisaran HPP akan naik mendekati harga beras yang dibeli Bulog di pasar saat ini. Padahal, Rusman menyebutkan bahwa pihaknya dulu mengusulkan HPP beras dan gabah yang baru sebesar Rp 6.750.

Kenaikan HPP, lanjut Rusman, akan tetap berdampak pada kenaikan harga tebus raskin (beras untuk masyarakat miskin). Namun, kenaikan harga raskin itu dipastikan lebih rendah dari kenaikan HPP atau minimal persentase kenaikannya sama dengan HPP. Alasannya, agar petani yang sebagian besar 65% adalah penerima raskin bisa menikmati kenaikan HPP yang ditetapkan.

"Di satu pihak, kenaikan HPP untungkan petani. Tapi di sisi lain, kenaikan raskin membebani petani. Karena itu keduanya harus seimbang dan sama-sama menguntungkan petani," ujarnya.