Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Vaksinasi mandiri masih jadi pro dan kontra di publik. Terdapat anggapan bahwa skema vaksinasi mandiri akan menyeimbangkan anggaran.
Hal tersebut ditanggapi Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Bhima menerangkan bahwa, semua bermula dari Pemerintah yang mengalami pelebaran defisit sampai 6%.
Total utang yang juga meningkat bahkan hampir 40%. Kemudian tahun ini dapat kembali berhutang lagi sekitar Rp 1000 triliun. Hal tersebut dinilai jadi pembenaran untuk adanya vaksinasi mandiri.
Baca Juga: Tahap kedua bergulir, ini peringkat Indonesia di daftar vaksinasi sedunia
"Pertanyaannya adalah apakah dengan adanya anggaran yang existing hari ini direncanakan untuk APBN 2021 itu tidak bisa penggeseran dari belanja-belanja yang belum prioritas? karena masalah utama dalam APBN atau anggaran termasuk juga anggaran untuk alokasi kesehatan vaksinasi masalahnya adalah pemerintah ini mengalami kesalahan dalam mengalokasi anggaran" jelas Bhima dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan Sosial pada Minggu (21/2).
Bhima memberi contoh pada anggaran belanja sektor kesehatan dan perlindungan sosial bukan menjadi yang tertinggi di tahun ini. Justru anggaran pada sektor infrastruktur, pertahanan dan keamanan berada pada baris tertinggi yang dianggarkan.
Jika vaksinasi mandiri muncul berdasar pada masalah anggaran, Bhima menyebut masih banyak pos-pos anggaran di sektor lain yang bisa digeser untuk program vaksinasi.
"Masih banyak kok proyek yang masih dalam visibility studi atau uji kelayakan belum berjalan, kemudian yang masih di atas kertas itu kan bisa ditunda dulu," kata Bhima.
Adapun terkait peran swasta dalam vaksinasi Bhima menekankan bahwa, untuk pengadaan vaksin Covid-19 harus tetap ditangani oleh Pemerintah. Sektor swasta dapat berperan sebagai pendukung agar vaksinasi kepada kelompok prioritas dalam berjalan cepat dan tepat sasaran.
"Swasta kalau mau bantu misal gedungnya, fasilitasnya pendukungnya. Kalau mau bantu misalnya distribusi yaudah patungan dengan dana CSR misal untuk pengadaan mobil untuk distribusinya. Tapi untuk pengadaan vaksin apalagi vaksin impor ini harus pemerintah yang menghandle," ujarnya.
Jika vaksinasi dilakukan secara mandiri apalagi ditangani langsung oleh swasta dalam hal pengadaan, dikhawatirkan dapat mengagalkan program vaksinasi.
Baca Juga: Vaksin mandiri baru bisa dilakukan jika vaksinasi kelompok prioritas selesai
"Saya sebagai warga biasa melihatnya seperti ini, ini sudah ada pendaftaran vaksinasi pemerintah tapi kok ada vaksinasi mandiri, ya saya tunggu perusahaan saya saja yang punya vaksin mandiri siapa tahu dapat yang tingkat efikasi lebih tinggi dari Sinovac. Akhirnya masyarakat jadi berpikir ulang mengambil vaksin dari Pemerintah," kata Bhima.
Terkait ketimpangan vaksinasi, Bhima melihat jika vaksinasi mandiri diatas namakan membangkitkan ekonomi masyarakat, maka bagaimana jaminan bagi 64 pelaku usaha UMKM akankan juga mendapatkan hal sama.
"Mereka UMKM tunggu juga vaksin dari Pemerintah mungkin bisa 12 bulan ke depan. Tapi perusahaan besar dapat privilege pertama. Jadi di sini jelas ada isu ketimpangan bukan cuma kesehatan, tapi juga dampaknya pada pemulihan ekonomi jika target Pemerintah kearahnya ke sana," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
