Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Edy Can
JAKARTA. Partai Golongan Karya (Golkar) tak gentar bila kadernya harus terpental dari kabinet. Partai berlambang pohon beringin ini sudah siap menghadapinya.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, partai tak khawatir dengan rencana perombakan itu. "Golkar siap saja," tegasnya, Senin (12/7).
Untuk perombakan kabinet ini, Partai Golongan Karya (Golkar) menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memakai hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk merombak kabinet. Priyo bilang hasil evaluasi itu bisa mengukur secara objektif kinerja seorang menteri.
"(Evaluasi) semakin mensahihkan menteri itu perlu dikuatkan atau dirombak," tegas Priyo. Dia juga berharap evaluasi kabinet itu bisa dilakukan tanpa menghitung efek politik.
Sebelumnya UKP4 yang dikomandani Kuntoro Mangkusubroto membeberkan beberapa Kementerian yang mendapat rapor merah selama kerja di Kabniet Indonesia Bersatu jilid II. Diantaranya yang mendapatkan rapor merah adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Partai Demokrat, partainya Presiden SBY, menilai keputusan perombakan kabinet ini sepenuhnya kewenangan presiden. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menegaskan Presiden mempunyai hak prerogratif untuk merombak susunan kabinet. "Biar presiden membaca hasil evaluasi itu," ujar Max.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
