Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Indonesia bersama negara-negara G-20 meneguhkan kembali komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dunia dan memperkuat resiliensi ekonomi di lingkup nasional dan global. Upaya itu ditempuh dengan kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural.
Hal tersebut disepakati dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G-20, 17-18 Maret 2017 di Baden-Baden, Jerman. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, yang hadir dalam pertemuan itu bersama delegasi BI dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi atas komitmen tersebut.
Di tengah pemulihan ekonomi global yang belum kuat dan berimbang serta mewujudkan target pertambahan pertumbuhan kolektif negara G-20 sebesar 2% sejak pada 2018, Indonesia mendukung fokus Presidensi Jerman yang menekankan pada pentingnya implementasi komitmen negara G-20 pada dokumen yang dikenal dengan Growth Strategy, khususnya yang terkait dengan komitmen reformasi struktural.
Terkait penguatan resiliensi, Indonesia mendukung agenda Presidensi Jerman dalam penyusunan Panduan Resiliensi (Note of Resiliency) sebagai rujukan yang bersifat tidak mengukat bagi negara G-20 guna memperkuat resiliensi ekonomi. Upaya penguatan resiliensi itu juga didukung dengan penguatan Jaring Pengaman Keuangan Global (Global Financial Safety Net atau GFSN).
Dalam hal itu, IMF berperan utama dan adanya kolaborasi antara Jaring Pengaman Keuangan Regional (Regional Financial Arrangement atau RFA) dan IMF.
"Indonesia menyambut baik pengembangan instrumen bantuan likuiditas baru IMF serupa fasilitas swap, yang diperuntukkan bagi negara anggota dengan fundamental ekonomi baik. Indonesia berharap agar instrumen baru itu segera tersedia serta agar G-20 mendukung IMF dalam finalisasi instrumen baru tersebut," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara dalam keterangan resmi, Senin (20/3).
Tak hanya itu, Indonesia juga mendukung pembahasan G-20 tentang manajemen aliran modal (capital flows management atau CFM). Sebab, meski Indonesia telah meliberalisasi aliran modal sejak 35 tahun lalu serta memperoleh manfaatnya bagi pembiayaan perekonomian, keterbukaan aliran modal juga menimbulkan risiko terkait volatilitas aliran modal yang berlebihan.
Untuk memitigasi risiko ini, Indonesia memandang bahwa CFM diperlukan sebagai pelengkap kebijakan makroekonomi yang sehat guna melindungi ekonomi dan stabilitas keuangan domestik dari dampak rambatan global yang negatif. Indonesia menerapkan prinsip dan panduan CFM yang disusun dalam Institutional View dari IMF .
Terkait dengan resiliensi keuangan, G20 berkomitmen menuntaskan implementasi agenda reformasi sektor keuangan secara tepat waktu dan konsisten. Dalam kaitan ini, Indonesia mendukung upaya mengatasi kerentanan struktural dari kegiatan pengelolaan aset, shadow banking, over the counter (OTC) derivatives, Central Counterparties (CCP), permodalan Basel 3, dan risiko misconduct.
"Indonesia juga mendukung kerangka struktural yang akan mengevaluasi dampak dari implementasi reformasi keuangan global untuk perbaikan ke depan," tambah Tirta.
Dalam pengembangan sektor keuangan, inovasi digital dinilai memberikan manfaat dan kesempatan bagi perkembangan jasa keuangan sekaligus potensi risiko yang perlu dikelola. Untuk itu, Indonesia bersama G20 terus mendukung dan memantau pengembangan keuangan digital serta menyambut baik rencana identifikasi isu-isu pengaturan dan pengawasan keuangan digital dari perspektif stabilitas keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, BI menyampaikan kemajuan Indonesia melalui pembentukan Fintech Office. Dalam area keuangan inklusif, Indonesia juga terus mendukung kerjasama Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) dalam meningkatkan akses dan literasi keuangan untuk kelompok rentan dan UMKM.
Sebagai bentuk kemajuan kongkrit Indonesia di area ini, BI menyampaikan bahwa Indonesia telah dapat menyalurkan dana bantuan sosial kepada kelompok rentan (Government to People) secara non tunai menggunakan sistem perbankan melalui Layanan Keuangan Digital (LKD). Hal ini secara signifikan mampu menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked) dan mendorong berkembangnya ekosistem non tunai bagi UMKM di Indonesia.
"Gubernur BI menyampaikan komitmen BI untuk senantiasa menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung pembahasan di kerjasama internasional untuk memperkuat resiliensi ekonomi dan keuangan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berimbang, berkesinambungan, dan inklusif," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
