/2017/10/10/630193075.jpg "DPR tolak wacana penjualan BUMN")
Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menanggapi wacana penjualan anak dan cucu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dicetuskan Presiden Joko Widodo. Anggota dewan yang membidangi masalah perdagangan, perindustrian, investasi, BUMN ini menyatakan dan kontra yang digulirkan Presiden Jokowi beberapa waktu lampau.
Wakil Ketua Umum Komisi VI DPR RI, Mochammad Hekal menyatakan, tidak setuju akan wacana yang digulirkan Presiden Jokowi. Penjualan anak atau cucu BUMN bukan jalan keluar dalam upaya memberikan ruang yang lebih besar kepada swasta.
"Itu mental anak-cucu jual harta warisan, bawaannya main jual-jual saja. Saya sangat sesalkan karena bangun BUMN dan anak usaha itu pakai modal giliran sudah jadi, main dijual saja," kata Hekal di Gedung DPR RI, Selasa (10/10).
Djoni R. anggota Komisi VI dari Fraksi Hanura menyatakan dia menyatakan anak-cucu BUMN harus bisa berkompetisi dengan swasta. Dia bilang, meski pemerintah sudah menyatakan tidak akan menjual anak-cucu BUMN tapi akan melakukan holding, ini tetap harus dengan persetujuan DPR RI.
"Jangan sampai holdingisasi ini merupakan siasat untuk privatisasi agar bisa menjual BUMN tanpa persetujuan DPR," tegas dia.
Ia menyatakan, manajemen dalam tubuh perusahaan BUMN butuh perbaikan. Kinerja manajemen BUMN hingga anak dan cucu perusahaan menurutnya masih tidak optimal untuk itu, memang butuh pembenahan.
"Banyak kinerja manajemen dengan kaliber yang tidak pas, banyak yang under estimate dengan BUMN," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
