Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Herlina Kartika Dewi
JAKARTA. Membengkaknya beban subsidi energi lantaran pelemahan rupiah membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membengkak. Karenanya, bila asumsi makro tak direvisi, pemerintah khawatir defisit anggaran bisa melonjak melewati batas aman yang diperbolehkan menurut Undang-undang (UU) yakni 3% dari produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan, bila asumsi makro tak direvisi, defisit anggaran dalam APBN Perubahan 2014 bisa membengkak jadi Rp 472 triliun atau 4,69% dari PDB. Salah satu pemicunya adalah pelemahan nilai tukar rupiah. "Setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 dari nilai tukar, beban defisit akan meningkat Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun," terang Chatib, di rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (9/6).
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, anggaran subsidi energi menjadi salah satu pos yang membengkak cukup besar akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Sayangnya, ia tak merinci berapa besar lonjakan subsidi energi akibat melesetnya asumsi ini. Yang jelas, dalam RAPBN-P 2014 anggaran subsidi energi membengkak dari Rp 110,03 triliun menjadi Rp 392,13 triliun.
Catatan saja, dalam APBN 2014 pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah Rp 10.500 per dollar Amerika Serikat (AS). Sementara, dalam RAPBN-P 2014 pemerintah mengusulkan asumsi rupiah Rp 11.700 per dollar AS. Dalam hitungan pemerintah, perubahan asumsi makro ini menambah defisit anggaran sekitar Rp 48 triliun.
Sebelumnya di dalam APBN 2014, pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp 175,35 triliun atau 1,69% dari PDB. Sementara di RAPBN-P 2014 diajukan, defisit anggaran masih dipatok Rp 251,7 triliun atau 2,5% dari PDB.
Bila pembengkakan defisit anggaran tak diatasi, Chatib bilang efeknya akan merembet kepada seluruh aspek kesehatan ekonomi Indonesia. Pasalnya, tingginya defisit anggaran bisa membuat pertumbuhan ekonomi tahun ini akan melambat.
Imbas lainnya, kata Chatib, penerimaan negara juga akan berkurang, terutama penerimaan dari sektor pajak. Bila pertumbuhan ekonomi tetap dipatok 6% sesuai APBN 2014, Chatib bilang penerimaan pajak berpotensi merosot hingga Rp 110 triliun.
Asal tahu saja, dalam APBN 2014 pemerintah mematok penerimaan pajak Rp 1.110, 19 triliun. Tapi, di RAPBNP 2014 pemerintah merevisi target penerimaan pajak menjadi Rp 1.059,79 triliun.
Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual bilang nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua komponen yang paling berdampak signifikan terhadap anggaran. Sementara itu, selama ini subsidi energi merupakan pos yang paling besar dampaknya bila terjadi pergeseran nilai tukar.
Sehingga, kata David, mau tidak mau pemerintah harus mengurangi anggaran subsidi energi agar ruang gerak APBN tak semakin sulit. "Kalau tidak dikurangi, tidak ada ruang gerak untuk menggenjot pertumbuhan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
