Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dupla Kartini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja penggunaan anggaran di kementerian atau lembaga (K/L) selama empat bulan pertama tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017. Namun, peningkatan tersebut karena dorongan belanja sosial dan subsidi, sedangkan belanja infrastruktur masih minim. Bisa jadi pemerintah bakal menahan belanja infrastruktur demi mengatasi kenaikan dana subsidi.
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, penyerapan belanja kementerian dan lembaga sampai 30 April 2018 mencapai Rp 165,88 triliun, naik 22,75% dibanding periode sama tahun lalu. Dari 15 instansi dengan pagu alokasi anggaran terbesar, Kementerian Kesehatan (Kemkes) mencatat pembelanjaan terbaik sebesar 38,84% atau Rp 22,95 triliun. Hal ini karena pencairan dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah sampai bulan Agustus.
Namun di sisi lain penyerapan anggaran oleh instansi yang berhubungan dengan infrastruktur seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) tak terlalu tinggi, masing-masing 13,97% atau Rp 15 triliun dan 12,31% atau Rp 5,93 triliun. Penyerapan itu tidak jauh berbeda dengan April 2017 yang masing-masing sebesar Rp 13,55% atau Rp 14,13 triliun dan 12,16% atau Rp 5,43 triliun.
Ada dugaan, hal ini karena banyaknya kecelakaan proyek infrastruktur pada kuartal I-2018. Apalagi pemerintah sempat memberhentikan sementara waktu sejumlah proyek infrastruktur karena kasus kecelakaan.
Sumber KONTAN di internal Kemkeu mengatakan, perkembangan anggaran instansi terkait infrastruktur tersebut cukup baik. Kenaikannya yang tidak terlalu besar, lantaran di awal tahun, proyek-proyek masih dalam tahap konstruksi. "Sehingga baru uang muka saja yang keluar," kata dia kepada KONTAN, Senin (21/5).
Ia membantah jika kecelakaan proyek infrastruktur menghambat penyerapan anggaran. Menurutnya, penggunaan dana pembangunan proyek berkembang, dari kecil kemudian dana akan lebih besar sesuai dengan kemajuan proyek. "Mulai kuartal II ini realisasinya akan naik banyak," jelasnya.
Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara melihat rendahnya penyerapan anggaran infrastruktur lantaran pemerintah memang menahannya. Pertama karena efeknya yang membutuhkan waktu lama, Apalagi memasuki tahun politik pemerintah ingin memperbesar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
"Kemungkinan anggaran infrastruktur dikorbankan untuk tambahan subsidi," jelas Bhima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
