kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45931,36   3,72   0.40%
  • EMAS1.320.000 -0,38%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Anggaran vaksin berpotensi bertambah, begini saran dari ekonom Core Indonesia


Selasa, 05 Januari 2021 / 17:43 WIB
Anggaran vaksin berpotensi bertambah, begini saran dari ekonom Core Indonesia
ILUSTRASI. Tenaga kesehatan menyiapkan vaksin saat simulasi vaksinasi COVID-19 di RS Islam, Jemursari, Surabaya, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Moch Asim/rwa.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah memproyeksi anggaran vaksin virus corona pada 2021 mencapai lebih dari Rp 74 triliun. Asal tahu saja, Presiden RI Joko Widodo  menginstruksikan agar vaksin diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia.

Menanggapi hal ini, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet meminta pemerintah mempersiapkan beragam skenario penganggaran jika anggaran program vaksin sewaktu-waktu bertambah. Skenario ini juga perlu mempertimbangkan ketika rencana pengadaan vaksin ini terhambat atau mungkin tertunda.

“Dengan skenario ini saya kira pemerintah bisa lebih sigap ketika merancang (anggaran),” kata Yusuf ketika dihubungi Selasa (5/1).

Yusuf menilai, opsi melakukan realokasi dan refocusing anggaran seperti yang dilakukan tahun lalu bisa menjadi pilihan. Namun opsi ini diyakini akan berdampak pada perekonomian di daerah.

Baca Juga: Jika anggaran vaksinasi terkendala, pemerintah disarankan menerapkan subsidi parsial

“Daerah-daerah mungkin akan terhambat pertumbuhan ekonominya, ini yang saya kira menjadi salah satu efek samping,” ujar dia.

Yusuf mengatakan, jika anggaran program vaksinasi bertambah, opsi menambah batas defisit anggaran yang disepakati bisa menjadi pilihan. Apalagi penambahan anggaran dilakukan untuk pengadaan vaksin dan pelaksanaan program vaksinasi.

“Pemerintah masih memegang komitmen dari BI untuk melakukan burden sharing, jadi saya kira ini bukan sesuatu hal yang baru. Artinya ini melanjutkan sesuatu hal yang sudah dilakukan di tahun lalu,” terang dia.

Sembari proses vaksinasi yang bertahap, Yusuf menyarankan agar pemerintah tetap melaksanakan testing, tracing dan treatment dan mengimbau pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Hal ini untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif covid-19 sebelum dilakukan vaksinasi.

“Distribusi vaksin ke seluruh Indonesia dengan baik, dengan merata, khususnya ke daerah-daerah terluar, ini yang menjadi tantangan,” kata Yusuf.

Selanjutnya: Sri Mulyani: Anggaran vaksin gratis Covid-19 bisa mencapai lebih dari Rp 74 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×