Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, terkait anggaran vaksinasi pemerintah bisa memberikan subsidi parsial jika ke depan ditemukan kendala anggaran dalam program tersebut.
"Kami rasa pemerintah bisa memberikan subsidi parsial atau tidak sepenuhnya mengratiskan tetapi memberikan alokasi subsidi terbatas agar harga vaksin menjadi lebih affordable bagi masyarakat yang membutuhkan, atau bisa menyediakan vaksin on commercial basis untuk masyarakat yang mampu dan mau," jelas Shinta saat dihubungi Kontan.co.id pada Selasa (5/1).
Adapun kontribusi vaksin terhadap pemulihan ekonomi nasional dinilai bersifat tidak langsung. Dalam artian vaksinasi hanya akan berkontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi bila vaksinasi berhasil meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk kembali beraktifitas normal. Khususnya aktifitas investasi/bekerja dan aktifitas belanja/konsumsi.
"Karena itu, harus dipastikan proses vaksinasi ini minim disrupsi dan komplain dari masyarakat terkait efikasinya, distribusi dan proses vaksinasinya sendiri di masyarakat," ujar Shinta.
Baca Juga: Kata Sri Mulyani terkait sisa ratusan triliun anggaran pemulihan ekonomi nasional
Maka, ditekankan harus ada informasi yang benar, jelas dan akurat kepada masyarakat terkait efikasi dan efek samping yang mungkin timbul. Tak hanya itu, Shinta menambahkan penting juga informasi terkait penanganan bila efek samping atau potensi adanya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) terjadi. Hal tersebut guna meminimalisir distrust dan penolakan masyarakat terhadap vaksin.
Pun demikian jika nantinya vaksinasi dipungut biaya juga harus disampaikan sebelumnya kepada masyarakat agar tidak terjadi kericuhan.
Proses distribusi hingga ke penerima vaksin prioritas juga harus dikoordinasikan dengan baik agar tidak terjadi kekacauan di tempat penerimaan vaksin, yang dikhawatirkan akan menciptakan risiko penularan yang lebih tinggi.
"Singkatnya, pemerintah harus memperhatikan kelancaran komunikasi terkait vaksin dan kelancaran distribusi vaksin secara end to end hingga ke level penerima. Dengan demikian, proses vaksinasi bisa berjalan lancar dan sentimen yang diciptakan di pasar domestik dan internasional terhadap iklim usaha Indonesia juga menjadi positif untuk pemulihan ekonomi nasional," ungkap Shinta.
Selanjutnya: Jokowi akan datangkan 15 juta dosis bulk vaksin Covid-19 produksi Sinovac pekan depan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
