Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Pembahasan revisi dua Peraturan Pemerintah (PP) tentang telekomunikasi sedikit terhambat. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tiba-tiba mengajukan usulan perubahan di tengah jalan.
Padahal, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sempat menyatakan pembahasan amandemen PP Nomor 52/2000 tentang Telekomunikasi dan PP Nomor 53/2000 tentang Frekuensi dan Orbit Satelit sudah mencapai kesepakatan.
Namun, karena adanya usulan baru yang diajukan, Darmin terpaksa kembali melakukan pembahasan. Menurut Darmin, usulan itu diajukan Rini melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada pekan lalu.
Terkait itu, Darmin kembali menggelar rapat membahas revisi kedua PP pada Jumat (4/11). "Saya tanya ke menteri BUMN, apa masalahnya dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat?," ujar Darmin.
Usulan baru yang diajukan Rini terkait dengan proses penentuan tarif network sharing atau kompensasi bagi operator yang jaringannya digunakan oleh operator lain, dalam hal ini PT Telkom Tbk.
Rini meminta ada pihak independen yang menentukan tarif tersebut. Tujuannya agar tarif yang ditentukan bisa dirasakan adil baik oleh Telkom ataupun oleh operator yang menggunakan jaringannya. Jadi, yang menentukan tarif bisa dari Telkom ataupun pemerintah.
Terkait usulan itu, Darmin mengaku setuju dan akan ditambahkan satu pasal baru. Di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menugaskan salah satu pihak sebagai auditor untuk menilai tarif yang wajar.
Menteri BUMN Rini Soemarno berharap penentuan tarif bisa mencerminkan nilai investasi yang dikeluarkan oleh Telkom sebagai BUMN. "Kalau Telkom investasinya tinggi, yang lain diperbolehkan sharing dengan tarif yang memperhitungkan cost-nya," ujar Rini.
Menurutnya, investasi yang dikeluarkan Telkom untuk mengembangkan jaringan tidaklah murah. Selain itu, tidak ada operator lain yang mau melakukan investasi jaringan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
