Reporter: Adinda Ade Mustami, Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski masih terkendala verifikasi data, rencana integrasi subsidi elpiji 3 kilogram (kg) ke bantuan sosial non-tunai dipastikan bakal berjalan sesuai rencana. Pemerintah menargetkan, integrasi tersebut akan berjalan pada awal tahun 2018.
Menteri Koordinator Pembangunan Bidang Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, kementeriannya akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian ESDM untuk menyelesaikan persiapan integrasi penyaluran subsidi elpiji 3 kg ke bantuan sosial non tunai lewat program keluarga harapan (PKH).
Apalagi menurut Puan, masih ada waktu tiga bulan untuk mempersiapkan hingga target penyaluran pemerintah di tahun depan. "Kami masih mengarahkan penyaluran Bansos pada Januari 2018. Saat ini masih dilakukan sinergi data terpadu di Kementerian Sosial agar tidak terjadi tumpang tindih," katanya, Senin (23/10).
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemsos) Harry Z. Soeratin bilang, sampai saat ini Kemsos masih terus melakukan verifikasi data untuk dipadu-padankan dengan Kementerian ESDM agar tak terjadi tumpang tindih. "Kami targetkan verifikasi data penerima bantuan bisa selesai November 2017," ujarnya.
Sedangkan menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, subsidi elpiji 3 kg kini memang dalam proses pengalihan ke subsidi langsung sebagai bagian dari bantuan Kartu Keluarga Sejahtera. Namun untuk implementasi bantuan sosial ini akan dilakukan Kementerian Sosial. "Kami hanya bantu handle verifikasi data," jelasnya
Pada tahun depan pemerintah menetapkan penerima bantuan sosial berbentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta. Sementara penerima subsidi elpiji 3 kg pada tahun depan sekitar 25 juta keluarga. Karenanya, Kemsos butuh melakukan sinkronisasi data agar tak terjadi tumpang tindih.
Rencananya, integrasi subsidi elpiji 3 kg ke Bansos non tunai ini akan dilakukan untuk penerima subsidi yang merupakan rumah tangga miskin. Sedangkan untuk penyaluran subsidi elpiji ke masyarakat pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) akan dilakukan di periode berikutnya.
Sementara untuk anggarannya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang kini tengah difinalisasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah sepakat untuk mengalokasikan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kg sebesar Rp 46,87 triliun. Perinciannya, subsidi minyak tanah Rp 2,49 triliun, solar Rp 7,81 triliun, dan elpiji 3 kg sebesar Rp 41,53 triliun.
Jika dibanding alokasi anggaran dalam nota keuangan RAPBN 2018, anggaran subsidi elpiji 3 kg ini naik tipis yakni dari usulan Rp 40,73 triliun menjadi Rp 41,53 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara bilang, kenaikan alokasi subsidi elpiji 3 kg ini terjadi lantaran terjadi kenaikan volume elpiji 3 kg dari 6,19 juta metrik ton pada 2017 menjadi 6,45 juta metrik ton di RAPBN 2018. "Itu untuk memastikan bahwa ketersediaan elpiji 3 kg tersedia di masyarakat," katanya.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eko Syahrial menambahkan, tambahan volume subsidi elpiji 3 kg dengan mempertimbangkan konversi BBM ke elpiji untuk nelayan besar-besaran pada tahun depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
