kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah cari jalan tingkatkan bisnis inklusif


Rabu, 13 Desember 2017 / 15:59 WIB
Pemerintah cari jalan tingkatkan bisnis inklusif


Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asian Development Bank (ADB) mencatatkan Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 di Indonesia dicatatkan sebanyak 28 juta orang, selain itu jumlah penduduk yang dikenal dengan Base of Pyramid (BOP) masih berjumlah 71% dari penduduk di Tanah Air. Namun masih ada sejumlah tantangan yang ADB nilai masih perlu diselesaikan pemerintah.

Tantangan tersebut di antaranya kesenjangan infrastruktur, pendidikan perlindungan di bidang kesehatan dan sosial, permasalahan urbanisasi. Dalam perkembangan, ADB melihat Indonesia butuh meningkatkan bisnis inklusif untuk menekan jumlah penduduk berpendapatan penduduk miskin dan BOP.

Asisten Deputi Fasilitas Sistem Logistik dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erwin Raza bilang, penduduk miskin dan BOP di Indonesia lebih banyak di sektor informal, maka itu bisnis inklusif bisa menjadi jalan keluar dalam menggerakkan sektor informal. Lantaran, menggerakkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saja tidak cukup dilakukan.

Dia bilang, dilihat dari catatan ADB perusahaan di bisnis inklusif sudah masuk di agribisnis, pariwisata dan pabrik dengan model inklusif. Hal tersebut dia bilang bisa menciptakan 10 ribu tenaga kerja.

"Bisnis inklusif menjadikan pembangunan berkelanjutan dan dapat memberikan pendapatan baru bagi masyarakat bawah," ujar Erwin, Rabu (13/12).

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Indrasari Wisnu Wardhana, bilang pemerintah tengah menyusun aturan terkait perdagangan e-commerce untuk mendukung bisnis inklusif. Ia bilang, bisnis e-commerce bisa memotong mata rantai perdagangan langsung ke masyarakat kelas bawah dan BOP.

"Kami mendorong perkembangan bisnis inklusif pada aspek mendasar, yakni kemudahan pemberian legalitas agar memberikan kemudahan pebisnis ini untuk melakukan pendaftaran perusahaan," ujar dia.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan penerapan teknologi bisa mempersingkat jaringan distribusi dengan melibatkan langsung masyarakat kelas bawah dan BOP.

Untuk itu, pemerintah saat ini tengah meningkatkan teknologi komunikasi dan informatika yang salah satunya diharapkan pada proyek Palapa Ring yang akan selesai pada tahun 2019.

"Diharapkan semua menggunakan cara baru, nah cara baru ini dapat menggunakan teknologi dari Kominfo dan ekosistem yang menyediakan teknologi ini sampai ke pelosok Indonesia," jelas Rudiantara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×