Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Rapat paripurna DPR RI memutuskan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai mitra kerja Komisi I. Nantinya, besaran anggaran belanja badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia akan ditetapkan APBN Perubahan 2016.
Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI mengatakan penetapan Bakamla sebagai mitra kerja dewan diperlukan untuk mendukung program kedaulatan wilayah perairan Indonesia. "Harus ada sistem dalam pengamanan laut, karena itu kami berharap Bakamla bisa memberikan tunjangan dari infrastrukturnya" kata dia, usai memimpin rapat paripurna, Selasa (24/11).
Bakamla dibentuk berdasarkan merupakan amanat Pasal 59 UU Nomor 32/2014 tentang Kelautan. Semula, badan ini merupakan lembaga non struktural dengan nama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).
Dalam rapat, Yandri Susanto, anggota dewan dari Fraksi PAN sempat memberikan interupsi terkait kehadiran badan baru ini. Pasalnya, kewenangan Bakamla berpotensi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada semisal TNI Angkatan Laut, serta Poloair. Sehingga, perlu upaya pengintegrasian kewenangan lebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai mitra Komisi DPR RI.
Fadli mengakui, potensi tumpang tindih kewenangan di wilayah perairan sangat mungkin bisa terjadi. Namun begitu, "Lebih baik kami tetapkan dulu satu lembaga, yakni Bakamla, kemudian dalam perjalanan bisa dirapihkan peraturan dan regulasi yang membuat tumpang tindih dengan lembaga lain," ujar dia.
Terkait alokasi anggaran untuk Bakamla, Fadli menjelaskan hal tersebut akan dibahas bersama badan tersebut dan Komisi I DPR RI. "Baru bisa dibahas nilai anggarannya dalam rancangan APBN perubahan 2016," ujar dia.
Dengan hadirnya Bakamla, mitra kerja Komisi I DPR totalnya berjumlah 16 kementerian atau lembaga. Di antaranya yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL dan AU, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
