Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sudah mencapai setengah jalan. Berdasarkan data dari Presiden Joko Widodo, sampai dengan pertengahan masa jabatannya, dari 225 daftar proyek strategis nasional dan satu program strategis nasional, yang sudah berhasil diselesaikan mencapai 20 proyek atau 9%.
Sementara itu, 94 proyek atau 42% lainnya sudah mulai memasuki tahap konstruksi dan 13 proyek atau 5% lainnya mulai masuk dalam tahap transaksi. Jokowi juga mengatakan, selain proyek yang sudah jalan tersebut, saat ini masih ada 83 atau 37% proyek yang masih dalam tahap perencanaan dan 7% lainnya diputuskan untuk dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional.
Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan, atas dasar pencapaian itulah, KPPIP memutuskan untuk mengajukan usulan 55 proyek baru untuk dimasukkan ke dalam daftar proyek strategis nasional. Usulan baru tersebut, tujuh di antaranya proyek tol senilai Rp 129 triliun.
Selain itu, ada juga tiga proyek kereta api senilai Rp 104 triliun dan program pengembangan pesawat jarak menengah R80 senilai Rp 19,5 triliun dan N245 senilai Rp 2,5 triliun. Darmin mengatakan, persetujuan tersebut diberikan Jokowi dengan catatan; revisi daftar proyek strategis nasional yang dilakukan kali ini merupakan yang terakhir kalinya.
Catatan tersebut diberikan karena masa jabatan Presiden Jokowi yang akan habis pada 2019 mendatang. "Karena proyek ini kan paling tidak harus mulai jalan akhir 2018," katanya di Komplek Istana Negara, Rabu (3/5).
Jokowi sementara itu memerintahkan para menterinya untuk tidak hanya mengusulkan proyek baru ke dalam daftar proyek strategis nasional. Dia memerintahkan menterinya untuk juga selalu memantau pelaksanaan proyek supaya nantinya tidak mangkrak.
Selain itu, dia juga memerintahkan menterinya untuk bisa memaksimalkan peran swasta dan badan usaha untuk membiayai proyek tersebut. "Dorong, dan atur skema pembiayaan non pemerintah dengan jelas, " katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
