kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Zulkifli heran partai pemerintah usul hak angket


Senin, 01 Mei 2017 / 08:08 WIB
Zulkifli heran partai pemerintah usul hak angket


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA.  Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku heran mayoritas pengusul hak angket adalah partai pendukung pemerintah.

Padahal, menurut Zulkifli, ujung pangkal hak angket adalah menyatakan pendapat kepada Presiden Joko Widodo.

"Lha kan aneh kalo partai pemerintah usul hak angket. Aneh betul. Semua ini akan jadi pertanyaan bagi publik, ada apa DPR kenapa begitu. Apalagi kalau dilakukan partai pendukung, partai pemerintah," kata Zulkifli seusai menghadiri Milad PKS di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (30/4).

hak angket tersebut ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan usulannya telah disetujui di Rapat Paripurna DPR, Jumat (28/4) lalu. Sebanyak 26 orang menandatangani usulan tersebut.

Tiga fraksi walk out karena tak menyetujui angket tersebut, yakni Gerindra, PKB dan Demokrat. Belakangan, PPP, PKS dan PAN juga ikut menyatakan tak mendukung.

Zulkifli mengatakan partainya menolak hak angket. Menurut dia, KPK tengah menghadapi kasus-kasus besar oleh karena itu peelu didukung penuh dan tak diganggu kerjanya.

Sekalipun ada satu orang anggota fraksi PAN yang menandatangani usulan hak angket, namun Zulkifli mengatakan dukungan tersebut bersifat pribadi.

"Punya hak masing-masing tapi begitu fraksi, partai memutuskan, ikut semuanya," ucap Zulkifli.

Usulan hak angket dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa politisi Partai Hanura Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.

Membantah ada penekanan terhadap Miryam, Komisi III pun mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam untuk membuktikan pernyataan tersebut benar disampaikan oleh yang bersangkutan.

Adapun Miryam kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. (Nabila Tashandra)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×